Kereta Api Sulsel
Lahan Kereta Api Sulsel Belum Rampung, Warga Curhat Soal Harga ke DPRD Sulsel
Aspirasi warga yang merasa tidak sesuai harga sudah pernah dibahas bersama balai kereta api difasilitasi Komnas HAM.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Megaproyek nasional kereta api penghubung Makassar-Parepare masih belum rampung hingga 2021 ini.
Salah satu kendalanya yaitu masalah pembebasan lahan milik warga setempat yang terdampak.
Lahan yang belum rampung berada di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.
Sejumlah warga setempat datang mengadu ke DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar Senin (11/10/2021) siang.
Difasilitasi Komisi A, warga dipertemukan dengan sejumlah pihak terkait.
Seperti perwakilan Balai Kereta Api Wilayah Indonesia Timur, Dinas Perhubungan, perwakilan Kantor ATR/BPN.
Ada pula Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.
Mereka dipertemukan dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A Selle KS Dalle.Selle mengatakan, masalah lahan kereta api adalah masalah berulang tiap tahun.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, aspirasi warga yang merasa tidak sesuai harga sudah pernah dibahas bersama balai kereta api difasilitasi Komnas HAM.
Namun masalah itu rupanya belum selesai dan diadukan ke DPRD Sulsel.
"Masalah masyarakat tidak ada bedanya masalah sebelumnya. Jadi ini masalah berulang," kata Selle kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel, Senin (11/10/2021).
Selle meminta Balai Kereta Api mendata berapa titik belum rampung di Pangkep ataupun Maros.
Versi warga, masih ada 233 Kepala Keluarga (KK) terdampak yang belum rampung melepaskan tanahnya karena merasa belum sesuai harga.
Rinciannya 112 KK di Pangkep, dan 121 di Maros.
Data versi warga itu mesti disinkronkan dengan data Balai Kereta Api Sulawesi Selatan.
