Tribun Makassar
30 Petugas Kebersihan Dipecat di Kecamatan Tamanlanrea, Politisi PAN Hamzah Hamid Sebut Efek Pilwali
Anggota komisi A DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid menyesalkan pemecatan 30 petugas kebersihan Kecamatan Tamalanrea.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota komisi A DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid menyesalkan pemecatan 30 petugas kebersihan Kecamatan Tamalanrea.
Hal itu ia sampaikan seusai menerima aduan dari 30 petugas kebersihan di Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Rabu (6/10/2021).
Hamzah mensinyalir, pemberhentian 30 petugas kebersihan itu karena perbedaan pilihan pada Pilwali Makassar 2020.
Hamzah menegaskan, Piwali Makassar sudah selesai.
Kini seharunya setiap elemen masyarakat saling merangkul.
Bukan justru saling menjatuhkan apalagi memecat orang kecil dari pekerjaannya.
"Pilkada sudah selesai. Menurut informasi dari mereka, seperti itu (indikasi perbedaan pilihan politik Pilwali Makassar 2020)," kata Hamzah Hamid kepada wartawan di DPRD Kota Makassar, Rabu (6/10/2021).
Hamzah mengaku menerima informasi bahwa 30 petugas kebersihan itu diganti dengan 30 orang baru bagian tim dari Camat Tamalanrea.
Hamzah mengaku menerima informasi bahwa 30 petugas kebersihan itu beda dukungan dengan tim dari pak camat.
"Saya sudah komunikasi pada pak camat, ini laporan tim, ada laporannya tim, (30 petugas kebersihan) tidak mendukung, tim mau masukkan orang-orangnya," ujarnya.
Hamzah Hamid mendesak Wali Kota Makassar Danny Pomanto memberi sanksi kepada Camat Tamalanrea.
Hamzah mengibaratkan, pemecamatan 30 petugas kebersihan itu bagaimana pemecatan 57 pegawai KPK.
"Kebijakan ini perlu disampaikan ke Wali Kota. Dari 15 kecamatan, satu-satunya camat (Tamalanrea) yang semena-mena memecat 30 orang. Bahkan informasi yang saya dengar mereka (30) didatangi Sekcam dan disuruh bersabar," bebernya.
"Insya Allah kedatangan mereka perlu direspon. Kita akan panggil camat. Ini kejadian luar biasa dan merusak nama Wali Kota Makassar," katanya.
Politisi PAN itu sangat miris melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Camat Tamalanrea yang tidak melihat sisi ekonomi dari para pekerja.