SMP di Makassar Sekolah Tatap Muka Oktober, Bagaimana dengan SD?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Makassar, bakal digelar Oktober mendatang.

Hanya saja fokus pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dulu.

Hal itu dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Amalia Malik ditemui di Hotel Pesonna dalam acara diskusi publik mengatakan PTM difokuskan pada SMP, Sabtu (25/9/2021).

Ini lantaran adanya persoalan disiplin protokol, dimana siswa SD dianggap sulit menerapkan protokol kesehatan sehingga cukup beresiko.

“PTM sudah bisa dilakukan terbatas. Kita memang sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelayakan dari sekolah. Yang mana sudah memenuhi standar untuk melakukan PTM terbatas,” katanya. 

“Tim sudah turun, rata-rata sekolah sudah memenuhi standar. Kan ada 4 standar kan, yakni administrasi, sarana, kesiapan dan faktor risiko," jelasnya.

Dan semuanya memenuhi 48 indikator sekolah tatap muka.

"Termasuk persetujuan orangtua dan satgas Covid-19,” katanya.

Namun, persoalan tersebut akan dibahas lebih dulu pada pertemuan lanjutan Senin (27/9/2021).

"Kita akan adakan pertemuan dengan wali kota, forkopimda, dan OPD terkait, bagaimana proses atau roll model yang dilakukan sekolah terkait PTM terbatas," katanya.

Selain itu pihaknya juga tengah menunggu perampungan Juknisnya lewat Perwali yang saat ini juga tengah dalam pembahasan di Pemkot Makassar.

Dominasi Zona Kuning

Dilansir laman covid19.go.id, Rabu (22/9/2021) laku  peta risiko Covid-19 di Sulsel sudah didominasi zona kuning atau zona rendah dengan 22 daerah.

Dua daerah sisanya masuk zona oranye atau zona sedang.

Zona Oranye menyisakan Luwu Timur dan Tana Toraja

Semantara daerah yang masuk zona kuning yakni Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Sinjai.

Kemudian Bone, Sidrap, Pinrang, Luwu, Toraja Utara, Bulukumba, Parepare, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Palopo dan Luwu Utara.

Begitu juga dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021 dirilis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Senin (20/9/2021).

Inmendagri tersebut tentang, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, level 3, level 2 dan level 1.

Serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam Inmendagri tersebut, Tito salah satunya menujukan surat tersebut kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali Kota se-Sulsel.

Dimana daerah yang memberlakukan PPKM Level 4 tidak ada.

Untuk PPKM Level 3 ada enam daerah.

"Level 3 yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Timur," tulis Tito surat tersebut.

Sementara sisanya sekitar 18 daerah masuk PPKM Level 2.

"Level 2 yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo," ujar Tito.

"Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo," tulis Tito.

Makassar masuk PPKM level 2 setelah sebelumnya memberlakukan PPKM level 4.(*)