Guru Besar FISIP Unhas Sebut Pemerintah Perlu Terapkan Agile Goverment

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Sistem Agile Goverment sangat diperlukan oleh birokrasi di Indonesia yang tengah alami banyaknya kritikan khususnya berkaitan kinerja.

Termasuk karena rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap birokrasi dan tantangan yang bersifat global.

Hal itu dikemukakan oleh Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin, Prof Dr Sangkala dalam acara 'sekolah birokrasi' yang ditayangkan langsung di akun Youtube Tribun-Timur, Jumat (24/9/2021) pukul 11.00 Wita.

Acara sekolah birokrasi itu sendiri mengangkat tema 'Cara membangun pemerintahan yang gesit/ tangkas (Agile Goverment) di masa pandemi Covid-19'.

Menurut Prof Sangkala, salah satu yang dibutuhkan oleh birokrasi saat ini adalah birokrasi yang agile atau responsif.

Dalam arti pemerintah harus cepat merespon kebutuhan masyarakat dan harus adaptif harus mengerti kebutuhan rakyat secara progresif.

"Agar menghasilkan inovasi sehingga tindakan yang diharapkan rakyat bisa menghasilkan sesuatu dengan baik," kata Prof Sangkala.

Ia menjelaskan, Agile Goverment adalah sebuah kapabilitas yang dimilkii birokrasi dalam pembuatan kebijakan yang adaftif berpusat pada manusia, inklusif dan berkelanjutan. 

Serta mengakui pengembangan kebijakan yang tidak lagi berpusat pada pemerintah tapi melibatkan multi stakeholder.

Mengapa birokrasi harus gesit? 

Menurut Prof Sangkal , saat ini organisasi dibutuhkan kelincaahan karena bekerja terhadap sejumlah faktor baik budaya, ekonomi, digitalisasi dan lainnya.

Semua hal itu memerlukan kecepatan pemerintah dalam merespon beberapa kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

Organisasi dari setiap sektor dan industri itu akan berada di bawah tekanan yang terus meningkat.

Sehingga dituntut untuk gesit dan lincah yang lebih besar karena efek konteks perubahan yang sangat cepat.

Organisasi akan mudah beradaftasi dan tangguh dan respon yang berubah dan menemukan cara berkembang menghadapi tantangan.