Breaking News:

Tribun Luwu Timur

Musda Golkar Luwu Timur Tunggu Ketua DPRD Terpilih

Musyawarah daerah (musda) DPD II Golkar Luwu Timur digelar setelah surat keputusan (SK) Ketua DPRD Luwu Timur definitif keluar

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
Plt Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Andi Marzuki Wadeng 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Musyawarah daerah (musda) DPD II Golkar Luwu Timur digelar setelah surat keputusan (SK) Ketua DPRD Luwu Timur definitif keluar.

Ini sesuai kesepakatan rapat koordinasi Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPD II Golkar Luwu Timur, Andi Marzuki Wadeng dan La Kama Wiyaka bersama pimpinan kecamatan Golkar Luwu Timur.

Rapat koordinasi dipimpin Andi Marzuki Wadeng dihadiri Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Golkar, Muh Taqwa Muller berlangsung di Aula Wisma Golden House, Malili, Kamis (19/8/2021) malam.

Andi Marzuki Wadeng mengatakan dalam rapat tersebut ada dua hal yang dihasilkan yang menjadi keputusan dan disepakati.

"Pertama menerima keputusan DPD I dalam mengangkat plt ketua dan plt sekertaris," 

"Kedua, musda dilakukan setelah adanya ketua DPRD di Luwu Timur," kata Andi Marsuki Wadeng kepada wartawan usai rapat.

Kursi Ketua DPRD Luwu Timur lowong sepeninggal Amran Syam yang meninggal di Puskesmas Malili pada Sabtu (12/12/2020) dinihari.

Kursi ketua DPRD Luwu Timur resmi menjadi milik Golkar setelah pemilu 2019, Golkar meraih suara terbanyak dibanding parpol lain yaitu 33.088 suara di Luwu Timur. 

Ada enam nama calon ketua DPRD yang dikirim ke DPD I Golkar Sulsel yaitu Najamuddin, Badawi Alwi, Aripin, Wahidin Wahid, Heryanti Harun dan Mahading.

"Musda Golkar Luwu Timur secepatnya akan digelar. Ketua DPRD pun juga segera menerima SK dari DPP," ujar Sekretaris DPD I Golkar Sulsel ini.

Andi Marzuki juga memimpin rapat koordinasi dengan fraksi Golkar Luwu Timur.

Andi Marzuki mengimbau fraksi Golkar untuk mendukung program pemerintah demi percepatan realisasi pembangunan di Luwu Timur.

Ia juga memandang perlunya fraksi Golkar menyampaikan kritik yang membangun kepada pemerintah.

"Akan tetapi kritik dan saran sifatnya membangun dan menghadirkan solusi,"

"Kritik dan saran itu boleh saja dilakukan yang penting sifatnya membangun, demi mengawal aspirasi masyarakat," pesannya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved