Utang Negara Menumpuk, Mahasiswa Unismuh Desak Jokowi-Ma'ruf Mundur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Desakan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin mundur disuarakan ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

Desakan itu disuarakan saat berunjukrasa di depan kampus mereka Jl Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Makassar, Selasa (6/7/2021) sore.

Unjuk rasa itu dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam 'Aliansi Unismuh Satu' yang didalamnya tergabung tujuh fakultas.

Yakni Fakultas Ekonomi Bisnis, Agama Islam, Pertanian, Kedokteran, Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisni Unismuh, Darmawan yang juga Koordinator Lapangan mengatakan desakan itu disuarakan bukan tanpa alasan.

Bermuara pada sekelumit persoalan negeri yang dinilainya Jokowi-Ma'ruf tidak dapat lagi menjalankan roda pemerintahan secara baik.

Seperti Rancangan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang dianggap bakal mengenakan atau menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan atau sekolah. 

Menurutnya, rencana kebijakan itu tidak sepatutnya dibahas atau diusulkan di masa pandemi Covid-19 ini.

Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat akibat wabah Pandemi Covid-19 tidak dalam kondisi normal.

Ia pun menganggap RUU itu dimunculkan hanya untuk membayar utang negara yang kian menumpuk.

"Rancangan undang-undang PPN ini adalah rancangan untuk membayar utang negara yang dipungut langsung dari rakyat itu sendiri," katanya.

Dugaan itu kata dia diperkuat oleh data utang negara yang nyaris menembus angka Rp 7000 triliun.

"Utang negara berdasarkan data kurang lebih Rp 6.723 triliun, itu berdasarkan BPS Tahun 2021 bulan Mei kemarin. Sekarang, sudah hampir tembus Rp 7.000 triliun," ujarnya.

"Bisa jadi diakhiri periode Jokowi itu tembus Rp 10 ribu triliun dan ini mengindikasikan bahwa memang Joko Widodo itu gagal dengan membebankan utang ke pemimpin berikutnya," lanjutnya.

Pantauan tribun-timur.com di lokasi, pengunjuk rasa mulanya mendesak pemerintah memberlakukan kuliah tatap muka.