48 Ribu Hektar, Produksi Kakao di Luwu Utara Bisa Capai 83 Ribu Ton

"Dengan membangun kesepakatan diantara para pemangku kepentingan dalam prioritas pembangunan daerah dan kepentingan dalam penyusunan peta jalan kakao berkelanjutan."

"Serta berdiskusi bersama untuk menentukan tujuan dan indikator pembangunan kakao berkelanjutan di Luwu Utara dari berbagai aspek produksi, pemrosesan dan distribusi," sambung dia.

Kepala Bappelitbangda Luwu Utara, Alauddin Sukri menjelaskan dalam pembukaan lokakarya, 60-70 persen kakao untuk pasar ekspor berasal dari hasil perkebunan di dataran Sulawesi. 

Tapi produksi kakao jauh dari kawasan industri sehingga tentu berdampak pada aktivitas produksi petani. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS), Luwu Utara mampu produksi kakao 83,000 ton lebih dari lahan 48,000 hehtare.

"Sektor pertanian secara umum mampu berkontribusi pada pendapatan daerah, sehingga penting sekali penyusunan roadmap berkelanjutan untuk memberi rekomendasi pembangunan hulu dan hilir," katanya.

Hal terpenting dalam proses lokakarya ini juga adalah terbentuknya komitmen bersama yang kuat.

Dari berbagai pihak untuk mendukung inisiatif ini berdasarkan pada posisi dan perannya masing-masing.

"Apabila hal ini sudah dilaksanakan secara mandiri, maka SFITAL akan mendukung melalui kegiatan lanjutan yang mengarah kepada formulasi kegiatan dan berbagai bentuk diseminasi dan sinergi kegiatan kedalam renaca pembangunan daerah yang lain," katanya.

Pengajar Universitas Andi Djemma, Idawati, mengatakan Pemkab memiliki kebijakan dan perhatian luar biasa pada komoditas perkebunan, khususnya kakao.

"Oleh karena itu diperlukan strategi berkelanjutan untuk mengembangkan kakao, bagaimana strategi untuk hulu dan hilir, pemerintah dan pihak swasta seperti PT Mars yang selalu dampingi petani untuk penerapan teknologi budidaya hingga pemasaran," terang Idawati.

Pengembangan skenario yang diusulkan adalah skenario Business As Usual.

Yaitu semua rencana yang ada pada tingkat kabupaten dan skenario berkelanjutan, yang dikembangkan berdasarkan analisis spasial kebutuhan lahan dan ruang.

Serta analisis masalah, faktor penyebab dan lainnya, melalui wawancara multi pihak yang terkait sesuai aspirasi masyarakat.

Prinsip performance and indicator pun perlu diperhatikan.