Ruang Publik LSKP
Ruang Publik LSKP Bahas Anggaran Publik Responsif Gender,Andi Suhada Sappaile: Bukan Hanya Perempuan
kendalanya masih banyak elemen pemerintah yang tertutup dan kurangnya sumberdaya dalam analisis data berbasis gender
lihat foto
Citizen Reporter
Andi Ahmad Yani
Melaporkan dari Makassar
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik #2.
Dipandu Luna Vidya, Ruang Publik Edisi #2 dimulai pada pukul 16.00 wita.
Hadir sebagai narasumber di Ruag Publik #2 ini, Ir Andi Suhada Sappaile selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Periode 2019-2024 yang akrab disapa Noni dan Prof Dr Nursini SE MA selaku Ketua Prodi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin yang akrab disapa Prof Nini.
Tema diskusi Ruang Publik #2 “Menghadirkan Anggaran Publik yang Responsif Gender”.
Kedua narasumber, Andi Suhada Sappaile dan Prof Dr Nursini membahas secara tuntas dari sudut pandang akademisi dan praktisi dari lembaga legislatif.
Ruang Publik dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTube serta zoom meeting.
Ruang Publik #2 diikuti oleh berbagai komunitas kepemudaan, sosial dan pendidikan. Banyak juga tokoh publik yang ikut hadir dalam Ruang Publik #2.
Peserta diskusi yang akrab disebut Sahabat Publik Yang Kritis sangat antusias dalam mengikuti Ruang Publik #2.
Luna Vidya selaku host membuka bahasan dialog dengan perkenalan Ruang Publik, pemaparan profil narasumber dan dialog interaktif Bersama narasumber.
“Anggaran publik yang responsif gender akan menghadirkan anggaran yang tidak berpihak pada satu pihak saja, tetapi harus menganut sistem kesetaraan dan keadilan,” jelas Luna Vidya
Mengawakil karier dalam dunia perbankan, Andi Suhada Sappaile mengaku memutuskan untuk terjun kedalam dunia politik karena berangkat dari keresahan.
Keinginan ini mendorong Andi Suhada Sappaile learning by doing selama menjadi anggota DPRD Kota Makassar.
Selanjutnya Andi Suhada Sappaile memberikan gambaran terkait ruang lingkup dan penerapan anggaran responsif gender.
“Anggaran responsif gender tidak hanya berbicara tentang perempuan saja, tetapi tentang keadilan dan penghapusan diskriminasi. OPD yang ada di pemerintah Kota Makassar harusnya mengerti apa yang menjadi pemaknaan ARG. OPD harusnya diberikan sosialisasi bukan hanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makaassar, ungkap Andi Suhada Sappaile.
