Breaking News:

Tribun Luwu

DJPb Sulsel-Pemkab Luwu Teken MoU Soal Akuntabilitas-Transparansi Keuangan

Pengembangan kerja sama dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus dilakukan secara maraton.

Humas Pemprov Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel), Syaiful menekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bupati Luwu Basmin Mattayang di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu (562021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengembangan kerja sama dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terus dilakukan secara maraton.

Teranyar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil DJPb Sulsel), Syaiful menekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bupati Luwu Basmin Mattayang di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu (5/6/2021).

MoU tersebut untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan Pemerintah Daerah.

Syaiful mengatakan, penandatanganan MoU ini diharapkan akan semakin memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kanwil DJPb Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten Luwu. 

"Penguatan sinergi dan koordinasi tersebut akan diwujudkan melalui pendampingan, asistensi atau konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta pertukaran data atau informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.

Lebih lanjut, Kanwil DJPb Sulsel dan Pemkab Luwu akan melakukan sejumlah kegiatan pendukung.

Seperti, Focus Group Discussion (FGD), sharing of knowledge, sosialisasi, studi banding, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dalam penandatanganan MoU tersebut, salah satu yang menjadi pokok kerja sama adalah penyaluran Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

"Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sangat berperan bagi pembangunan daerah mengingat kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas terlebih lagi di tengah kondisi pandemi Covid-19," ujarnya.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan bauran kebijakan untuk dana transfer dan Dana Desa yang yang disalurkan melalui KPPN yakni DAK Fisik dalam rangka PC-PEN serta earmark 8 persen Dana Desa.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved