Polemik Resetting RTRW

Renstra Pemda

pemerintah daerah perlu pula memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; prinsip tata kelola pemerintahan

Editor: AS Kambie
Renstra Pemda
ist
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Unhas, Prof Aminuddin Ilmar.

Oleh: Aminuddin Ilmar
Guru Besar FH Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlunya memperhatikan arahan kebijakan pemerintah untuk Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Mengapa penting itu dilakukan oleh pemerintah daerah?

Tidak lain untuk mempertegas dan memperjelas arah kebijakan dan kesesuaian dengan arah penyelenggaraan antara Kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kementerian dalam negeri sebagai induk dari pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan tegas menyebutkan, bahwa kementerian dalam negeri merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan yakni, urusan dalam negeri sebagaimana juga dipertegas dalam ketentuan Permendagri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri bahwa Kemendagri adalah penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri.

Mengapa penting pemerintah daerah, Renstra Pemda, merujuk kepada Rencana Strategis Kemendagri, Renstra Kemendagri, tersebut?

Tidak lain dimaksudkan untuk bisa memberikan arah dan pedoman kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan arah dan Kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019-2024 dan ditindaklanjuti dengan Renstra Kemendagri Nomor 67 Tahun 2020.

Dalam renstra kemendagri tersebut disebutkan bahwa dalam penyusunan renstra penyelenggaraan pemerintahan daerah perlunya memperhatikan kondisi eksternal berupa potensi dan sekaligus tantangan serta isu strategis dalam 5 (lima) tahun ke depan maupun dampak pandemi covid-19.

Selain itu, pemerintah daerah perlu pula memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip pengarusutamaan gender dan prinsip inovatip dan berdaya saing.

Melalui penyusunan renstra kemendagri yang didasari atas arahan utama presiden yakni; pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi maka visi kemendagri ditetapkan yakni; Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni; Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Adapun kata kunci dari kata adaptif dimaksudkan sebagai kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dimana Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat.

Adapun Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan, kata proaktif sebagai tindakan yang lebih aktif, yang dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Terakhir, kata Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangannya.

Untuk itu, kemendagri dalam misinya menegaskan untuk memperkuat implementasi ideologi Pancasila guna menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

Selain itu, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Terakhir, bagaimana meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa dengan melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan ketententeraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada warga masyarakat.(*)
@mks03052021

Tulisan ini masih terkait polemik resetting. Dalam tulisan ini, Prof Aminuddin Ilmar menanggapi tulisan Dr Sawedi Muhammad yang dimuat sebelumnya Reformasi Yes, Resetting No. Sebelumnya Prof Aminuddin Ilmar menulis berjudul Resetting Pemerintahan, Inovasi dan Lompatan Penanggulangan Covid-19 atau Balas Jasa dan Balas Dendam, yang ditanggapi oleh Dr Sawedi Muhammad lewat Reformasi Yes, Resetting No. Tulisan Prof Aminuddin Ilmar terkait resetting pemerintahan ini juga sudah ditanggapi Muhammad Fadli Noor lewat tulisan berjudul Resetting Makassar Recover.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved