Breaking News:

Tribun Parepare

Tekan Jumlah PMI Non Prosedural, Pemkot Parepare Pastikan Dokumen Kependudukan Terpenuhi

juga menjadi dokumen administrasi bilamana yang bersangkutan akan kembali sebagai pekerja migran untuk keluar di beberapa negara berikutnya.

TRIBUN TIMUR/DARULLAH
Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra. 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Untuk menekan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, Pemerintah membentuk komitmen, koordinasi, dan kerjasama.

Komitmen dan kerja sama tersebut dengan cara membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) antar lembaga dan instansi di kabupaten atau kota.

Dalam pembentukan Satgas ini, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare turut mengambil bagian dalam meningkatkan mutu pelayanan perlindungan bagi PMI asal Kota Parepare.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra mengatakan pembentukan satgas di daerah ini merupakan ujung tombak di daerah dalam melindungi para calon PMI maupun para PMI.

"Pembentukan satgas di daerah ini merupakan ujung tombak di daerah dalam melindungi para calon PMI maupun para PMI," ujarnya kepada awak media, Kamis (29/4/2021). 

Olehnya itu, kata dia, keberadaan Disdukcapil Parepare sebagai Satgas penanganan PMI untuk memastikan setiap pekerja migran, baik yang akan keluar atau yang akan datang harus dilengkapi dokumen kependudukan.

"Kami bersinergi dengan unsur terkait. Penanganan Satgas ini tetap terkoordinasi agar PMI kita khususnya dalam masa menjelang hari Raya Idul Fitri ini betul-betul dapat terlayani kembali ke daerah asal dan lengkap dengan dokumen kependudukannya," jelas Adi Hidayah.

Sejauh ini, lanjut Adi, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar PMI yang pulang ke Parepare melalui pelabuhan Parepare tidak di lengkapi dengan dokumen kependudukan.

"Khusus untuk Kota Parepare. Bagi pekerja migran yang kembali ke Parepare itu kami lengkapi dokumen kependudukannya," tandasnya. 

"Riwayat data mereka ada, tapi untuk tertib administrasi kependudukan belum, di antaranya ada yang belum melakukan perekaman KTP-el," jelasnya. 

"Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk melengkapi dokumen kependudukan yang bersangkutan," paparnya. 

Sebagai bukti otentik warga Indonesia, lebih lanjut dia, dan juga menjadi dokumen administrasi bilamana yang bersangkutan akan kembali sebagai pekerja migran untuk keluar di beberapa negara berikutnya.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan melindungi para PMI non prosedural asal Kota Parepare, Disdukcapil memfasilitasi segala bentuk layanan Administrasi dan pencatatan sipil.

"Untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan melindungi para PMI non prosedural asal Kota Parepare, Disdukcapil memfasilitasi segala bentuk layanan Administrasi dan pencatatan sipil dengan tidak memungut biaya alias gratis," ungkapnya.

"Pastinya kita selalu berikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat," imbuhnya.

Penulis: Darullah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved