Opini Tribun Timur

Resetting Makassar Recover

Dalam praktik rekayasa perangkat lunak, formula data yang akan dibaca harus sesuai dengan aplikasi pembaca data dan setiap aplikasi harus kompatibel

Editor: AS Kambie
HANDOVER
Ketua PSI Sulsel, Muhammad Fadli Noor 

Resetting Makassar Recover

Oleh:
Muhammad Fadli Noor
Ketua Partai Solidaritas Indonesia Sulsel

TRIBUN-TIMUR,COM, MAKASSAR - Belakangan ini publik dihangatkan oleh wacana resetting RT/RW sebagai bagian dari upaya melaksanakan program Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan Covid-19 yang disebut Makassar Recover.

Beragam tanggapan pro dan kontra menjadi kegaduhan publik.

Selain perdebatan warung kopi, media sosial, kapasitas penyimpanan ponsel juga dipenuhi beragam video dukungan maupun penolakan terhadap rencana resetting tersebut yang beredar di berbagai WAG.

Belum usai kegaduhan tersebut, publik kembali dibombardir oleh wacana resetting Perusda dan juga jabatan struktural Pemerintah Kota.

Istilah resetting ini bermula dari Walikota Makassar yang menganalogikan pemerintahan sebagai sistem kerja ponsel yang jika ada subsistem (perangkat lunak aplikasi) yang tidak sesuai maka ponsel akan direset agar kembali kosong dari aplikasi pihak ketiga.

Analogi Walikota Makassar tersebut jika dibedah dalam perspektif teknologi informasi akan menempatkan Kota Makassar sebagai fisik ponsel; regulasi dan perundang-undangan sebagai sistem operasi; personil pemerintahan sebagai perangkat lunak aplikasi pihak ketiga serta program daerah sebagai data input yang akan diproses.

Resetting ponsel hanya akan menghilangkan aplikasi pihak ketiga dan data, tidak akan mengganggu sistem operasi maupun fisik ponsel.

Penggunaan istilah ini lalu dikembangkan  oleh Aminuddin Ilmar, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, melalui tulisannya di harian ini dengan judul Resetting Pemerintahan, Inovasi dan Lompatan Penanggulangan Covid-19 atau Balas Jasa dan Balas Dendam (28/04/2020).

Tulisan tersebut perlu dikritisi karena mencantumkan atribusi penulis sebagai guru besar namun nihil argumentasi akademis ataupun narasi yang berbasis evidensi yang dapat menguatkan afirmasi terhadap dukungan resetting tersebut.

Pertama, penulis mencoba berargumen tentang terma “resetting pemerintahan” yang sebelumnya tidak pernah ada dalam istilah pemerintahan di negeri ini.

Jika mempertemukan istilah “resetting pemerintahan” ala Aminuddin Ilmar dengan analogi Walikota Makassar maka seluruh elemen pemerintahan (daerah) berdasarkan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai subsistem akan turut dikosongkan dari  ponsel bernama Kota Makassar.

Itu berarti mulai dari walikota hingga kelurahan; RT/RW tidak termasuk karena bukan bagian dari organisasi perangkat daerah.

Tentu tak bisa diterima akal sehat jika terjadi resetting pemerintahan dimana semua perangkatnya dikosongkan.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved