Breaking News:

Tribun Luwu Timur

Fraksi DPRD Lutim Tolak Ranperda Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sejumlah fraksi menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

ist
paripurna jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap tiga buah ranperda tahap I propemperda tahun 2021 dihadiri Bupati Luwu Timur, Budiman, di DPRD Luwu Timur, Selasa (27/4/2021). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Sejumlah fraksi menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Ranperda ini diusulkan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini terungkap dalam paripurna jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap tiga buah ranperda tahap I propemperda tahun 2021, di DPRD Luwu Timur, Selasa (27/4/2021).

Tiga buah ranperda yang dimaksud adalah ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM), pemilihan kepala desa dan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Rully Heriawan menyampaikan dengan tegas menolak ranperda protokol kesehatan ini.

Fraksi PAN lewat juru bicaranya, Masrul Suara juga menyampaikan penolakannya terhadap ranperda ini.

Masrul menyarankan agar ranperda ini tidak dibahas ke tingkat selanjutnya.

Sementara Fraksi Golkar lewat juru bicaranya, Sunawar Arisal menyarankan agar menyangkut aturan penerapan protokol kesehatan cukup diatur dengan peraturan bupati (perbub).

Fraksi Nasdem pun juga menyarankan agar memperkuat perbub terkait aturan protokol kesehatan ini.

Empat fraksi ini berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM Siddik BM dan dihadiri Bupati Luwu Timur, Budiman.

Budiman mengapresiasi pandangan fraksi terhadap tiga ranperda ini. Khususnya ranperda tentang PDAM Luwu Timur.

Setelah ranperda PDAM ini ditetapkan akan dilakukan penyesuaian tarif, dimana tarif PDAM saat ini terbilang masih sangat rendah.

"Juga tentunya akan dilakukan perekrutan direksi dan dewan pengawas sesuai yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Budiman.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Sarkawi A Hamid menyarankan agar kedepannya, PDAM mampu memberikan pemsukan ke kas daerah.

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved