Ditolak Warga, Izin SPBU Samratulangi Bulukumba Terbit Lewat OSS

Sebab, persetujuan tetangga menjadi penting karena bangunan SPBU sangat rawan dan mudah sekali terjadinya ledakan dan kebakaran.

Sehingga dengan adanya persetujuan warga sekitar, warga dapat berpartisipasi lebih cepat apabila terjadi sesuatu dengan SPBU tersebut.

Ia menilai pengusaha pemikik SPBU ini, H.Hamzah seperti mendapatkan pelayanan istimewa dari pemerintah kabupaten Bulukumba.

Aset pemerintah daerah dikorbankan yakni median jalan, di bongkar demi kelancaran kendaraan keluar masuk SPBU itu.

Walaupun dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD Bulukumba yang hingga saat ini juga masih berpolemik.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulukumba, Hamdani Kamal, yang dikonfirmasi menjelaskan, soal perizinan pembangunan sudah sesuai dengan prosedur.

Terkait dengan izin HO, Ombudsman RO Perwakilan Sulsel, kata dia, sudah mengeluarkan bahwa tidak ada ditemukan malladministarasi dalam pembangunan SPBU itu.

"Kalau izin HO sudah dijawab oleh surat dari Ombudsman RI," kata Dani, sapaannya.

Terkait dengan Amdal Lalulintas, kata dia, pelaku usaha bersedia membuatnya, namun terkendala di Sumber Daya Manusia (SDM).

Karena tim penilai Amdal Lalin belum ada, dan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnisnya belum siap.

"Tapi pada prinsipnya semua pelaku usaha bersedia membuat Amdal Lalin. Kalau disepanjang jalan jalur dua itu, bukan hanya SPBU yg harus membuat Amdal Lalin. Karena di Permenhub 75 tahun 2015 yg kena aturan AMDAL lalin banyak jenis usaha di jalur dua," pungkasnya.