Pemda Bulukumba Rencana Lakukan Refocusing, Ketua Fraksi PKB: Tidak Perlu Bikin Susah

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba melakukan refocusing anggaran, mendapat kritikan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Bulukumba, Fahidin HDK, Minggu (11/4/2021).

Fraksi PKB menilai, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, sudah didesain mendukung setiap program dan penanganan covid-19 secara menyeluruh.

"Kalau kita lihat struktur APBD, itu menurut kami sudah mendukung penangangan covid-19 secara menyeluruh," kata Fahidin.

Karena kebutuhan anggaran untuk penangan covid ini sudah dialokasikan melalui program dan kegiatan yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Belum lagi Biaya Tak Terduga (BTT), yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp6 miliar.

Jika dipetakan satu persatu, jelas Fahidin, maka presentase anggaran untuk penanganan covid pada APBD 2021, baik dari segi kesehatan hingga upaya pemulihan ekonomi sudah cukup besar.

Termasuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

"Ini perlu menjadi pemikiran Pemda agar kembali menganalisa struktur APBD kita secara baik," tegas Fahidin.

Seluruh program kegiatan yang sudah ditetapkan bersama, dianggarkan melalui APBD, lanjut dia, seharusnya sudah dapat dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Termasuk kegiatan fisik dan juga kegiatan non fisik. 

"Jadi tidak perlu lagi bikin susah," tambahnya.

Fahidin mengaku, dirinya memang pernah membaca surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuanhan (Kemenkeu).

Edaran itu memang menghendaki untuk refocusing khusus Dana Transfer Daerah, baik Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK).

Memang refocusing DAU dan DBH ini diberi catatan minimal 8 persen untuk kebutuhan penanganan pandemi.

Seperti untuk biaya operasional, vaksinisasi, posko saat pembatasan berlangsung, insentif tenaga kesehatan dan lainnya.

Dan di Bulukumba sendiri, dari DID sudah ada pengalokasian anggaran paling sedikit 30 persen.

Termasuk penangangan pandemi, sarana pra sarana dan perlindungan sosial.

"Misalnya kalau DAK fisik yang belum dikontraktakkan, kami meminta agar pelaksananya mengutamakan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Kami sudah sampaikan itu dipembahasan," jelas Fahidin.

Dan jika dibaca secara mendalam, kata Ketua PKB Bulukumba itu, surat edaran Kemenkeu sama sekali tidak memberikan sanksi jika misalnya ada daerah yang tidak melakukan refocusing anggaran.

Maka dari itu, ia menyarankan Pemda untuk fokus saja melaksanakan APBD ini.

Sehingga serapan anggaran, asas manfaat, output dari kebijakan anggaran program itu bisa tercapai di triwulan pertama.

Fraksi PKB yakin, kata Fahidin, bahwa struktur APBD Bulukumba sudah didesain responsif terhadap penanganan pandemi.

"Ini bukan soal kita mau atau tidak mau melakukan refocusing, tapi bagaimana struktur APBD mampu mendukung penanganan covid secara menyeluruh, dan itu sudah kita lakukan," jelasnya lagi

Terkait soal rencana Pemda bakal melakukan pembangunan monumental, menurut dia harus dipersiapkan perencanaannya dengan matang.

"Dan kita akan bicarakan dengan baik, supaya tidak terkensan tergesah-gesah, karena APBD ini kan adalah perda, dan itu harus dihormati," pungkasnya. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi