Breaking News:

Pilkada 2020

Bawasku RI: Provinsi Sulsel Terbanyak Putusannya Hingga 17 Kasus di Pilkada 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Sulsel melaksanakan tugas sebagai Pengawasan Tahapan Serta Penindakan Pelanggaran Pilkada di Sulsel.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Muh Hasim Arfah
Humas Bawaslu
Sebagai bentuk evaluasi, Bawaslu Sulsel melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu (Gakkumdu) pada Senin (5/4/2021) yang dihadiri langsung Anggota Bawaslu RI Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Ratna Dewi Pettalolo. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah usai.

Dalam tahapan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Sulsel melaksanakan tugas sebagai Pengawasan Tahapan Serta Penindakan Pelanggaran Pilkada di Sulsel.

Sebagai bentuk evaluasi, Bawaslu Sulsel melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu (Gakkumdu) pada Senin (5/4/2021) yang dihadiri langsung Anggota Bawaslu RI Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ratna Dewi Pettalolo.

Baca juga: Persiapan Hadapi Pemilu 2024, Ratna Dewi Pettalolo Tinjau Kondisi Bawaslu Sidrap

Baca juga: Bawaslu Sulsel Awasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dewi mengatakan pada Pemilu yang akan diselenggaran 2024 nanti merupakan tantangan bagi Penyelenggara dalam hal ini Bawaslu di daerah, dalam menangani Pelanggaran Pemilu sehingga perlu dilakukan persiapan yang baik dari segi regulasi dan sumber daya manusia.

Ia mengatakan hal ini penting dilakukan guna mendapatkan informasi serta mendengarkan langsung pelaksanaan Penanganan Pelanggaran tindak pidana yang terjadi pada Pemilihan Tahun 2020 di Sulsel.

“Evaluasi ini akan menjadi masukan persiapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, kita sangat paham pada pemilu tahun 2024 mendatang adalah sejarah bagi bangsa Indonesia dikarenakan akan dilaksanakan serentak Pemilu dan Pemilihan, oleh karena itu penting bagi kita Bawaslu mempersiapkan SDM dan mempersiapkan regulasi," ujarnya.

Tak hanya itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengungkap keberhasilan Sentra Gakkumdu dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya.

"Apalagi kita tahu bersama, Sulsel itu adalah salah satu provinsi yang terbanyak putusannya. Ada 17 putusan," tegas Dewi.

Hal lain kata Dewi, terkait kendala regulasi untuk tahapan medatang seperti sempitnya waktu penanganan pelanggaran, tidak adanya norma tegas tentang in absentia, serta adanya potensi multi tafsir norma dalam UU Pemilihan, akan terus di bahas dalam momen evaluasi seperti ini.

Netfid-Bawaslu Kerja Sama 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved