Breaking News:

Berita Luwu Utara

Pemkab Luwu Utara Ekspose Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Kegiatan ini dihadiri Tim Reformasi Birokrasi Luwu Utara dan 14 kepala perangkat daerah serta para assesor

TRIBUN TIMUR/CHALIK
Ekspose Road Map Reformasi Birokrasi Pemda Luwu Utara 2020-2024 di Puslatbang KMP LAN, Makassar 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Bagian Organisasi menggelar Ekspose Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 2020-2024 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Puslatbang) dan Kajian Manajemen Pemerintahan (KMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Makassar, Jumat (26/3/2021).

Kegiatan ini dihadiri Tim Reformasi Birokrasi Luwu Utara dan 14 kepala perangkat daerah serta para assesor/admin Unit PMPRB 2020.

Kepala Puslatbang KMP LAN Makassar, Andi Taufik, saat membuka kegiatan mengatakan, dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 yang ditetapkan melalui Permen PAN-RB Nomor 81 Tahun 2010.

Khusus 5 tahun terakhir, yaitu 2020-2024, tak lagi membuat perubahan sebatas administrasi, tapi sudah masuk pada tataran substansi.

Yaitu implementasi hasil yang ditargetkan dalam delapan area perubahan melalui Road Map yang disusun.

“Kita mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan agenda nasional tersebut, karena perubahan adalah sebuah keharusan yang harus dijalani,” kata Taufik dalam kegiatan yang juga dihadiri Asisten Administrasi Umum Pemda Luwu Utara, Eka Rusli. 

Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Luwu Utara, Muhammad Hadi, menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

“Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman dan kesamaan persepsi atas agenda reformasi birokrasi Pemda Luwu Utara 2020-2024,” kata Hadi. 

Masih Hadi, sebagaimana tercantum dalam BAB 3, yang mencakup sasaran dan indikator birokrasi, quick wins atau agenda perubahan prioritas pada 8 area perubahan, baik sifatnya mandatory.

Seperti penyederhanaan birokrasi, melalui penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, dan quick wins yang sifatnya pilihan yang ada di beberapa perangkat daerah.

“Hal ini perlu segera kita implementasikan guna meningkatkan target Indeks Reformasi Birokrasi kita menuju B, karena sebelumnya Indeks Reformasi Birokrasi kita baru level CC dengan nilai 50,16 (2018) dan pada 2019 masih stagnan di predikat CC, meskipun nilainya agak naik, yaitu 52,87," jelasnya.

"Sedangkan hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi 2020 sampai saat ini belum ada dari Kementerian PAN-RB,” pungkasnya. 

Hadir sebagai pemateri, Tim Ahli Puslatbang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, Anita.

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved