Breaking News:

UMI

Dosen UMI Diundang Bahas Pajak dan Retribusi Daerah di DPD RI

Dosen Fakultas ekonomi UMI Dr Muh Darwis Lannai, dipercayakan menjadi narasumber utama membahas pajak daerah dan retribusi daerah.

Rilis UMI
Dosen FEB UMI Dr Muh Darwis Lannai, dipercayakan menjadi narasumber utama membahas pajak daerah dan retribusi daerah, Rabu (1732021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Muh Darwis Lannai, dipercayakan menjadi narasumber utama membahas pajak daerah dan retribusi daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini berlangsung secara virtual, Rabu (17/3/2021).

Kegiatan ini bertajuk ‘Implementasi UU Cipta Kerja di Daerah Terkait pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Sesuai PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah).

Dr Darwis Lannai adalah satu-satunya narasumber yang berasal dari kampus di Makassar.

Dalam kesempatan itu, kata Dr Darwis banyak menyoroti terkait penerapan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 yang tidak lain adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw nomor 10 tahun 2020.
 

“Sebenarnya berawal dari terbitnya UU Omnibuslaw Cipta kerja nomor 10 tahun 2020. Ini dibuat dalam bentuk PP nomor 11 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk tindak lanjut Omnibuslaw,” ungkap Dr Darwis via rilis, Kamis (18/3/2021).

“Ada beberapa hal yang masih mengganjal dari segi penerapan terkait pajak daerah dan retribusi daerah karena di Pasal 114 dia mengatakan bahwa UU Pajak Dearah dan Retribusi Daerah dengan masih berlakuknya UU nomor 28 tahun 2009,” sambung Dr Darwis.

Dr Darwis menjelaskan, ada beberapa perubahan pasca disahkannnya UU Cipta Kerja ini antara lain terkait tarif yang tadinya itu merupakan suatu kewwenangan daerah dan kini menjadi terpusat.

“Berlakunya UU Cipta Kerja dan PP 10 tahun 2021 itu mengistyaratkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah demi kepentingan untuk stimulus ekonomi nasional untuk mendukung rencana strategis nasional maka ada kemungkinan pajak daerah mengenai tarif itu akan ditentukan terpusat,” jelasnya.

Sehingga, menurut akademisi yang konsen di kepakaran perpajakan itu, setiap daerah nantinya memiliki kesamaan visi dalam mengembangkan investasi di daerah, khususnya terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

“Jadi yang menjadi masalah menurut hemat saya, kalau itu dilakukan maka seakan akan kita kembali lagi otonomi daerah seperti tidak ada lagi, sehingga UU nomor 23 tahun 2004 itu seakan akan digugurkan dengan adanya UU Omnibuslaw ini,” tegasnya.

Kemudian yang kedua, disebutkan Dr Darwis, kebijakan pajak dan retribusi daerah akan terasa pusat karena kewanangan daerah sebagiannya sudah diambil di pusat. 

Sehingga aturan turunan nantinya di daerah akan menyesuaikan ke pusat.

“Padahal kalau kita berbicara pajak di UU 28 tahun 2009 sebenarnya di situ sudah jelas, di ketentuan umum perpajakan juga sudah jelas misalnya pajak pusat seperti PPH, PPN, pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor untuk provinsi, restoran untuk kabupaten kota. Masa masalah restoran tarifnya harus ditentukan sama dengan pusat pada ada kota metropolitan,” imbuhnya.

“Masa retribusi pasar parker itu kena semua, masa parkir di Jakarta disamakan dengan di Makassar, padahal pendapatan, struktur sosial kita berbeda. Maka saya memberikan pandangan kalau ini kita perlu evaluasi. Penerapannya ini kita perlu bicarakan lagi bersama sehingga tidak kebablasan yang mengakibatkan ketidaknnyamanan daerah yang memunculkan riak riak,” tutupnya. (*)

Penulis: Rudi Salam
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved