Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Golkar Sulsel

Hoist, Nurhaldin, Juniar Arge Silakan Munafri Arifuddin Jadi Ketua Golkar

Keduanya mundur dengan alasan Munafri Arifuddin mendapatkan diskresi Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Imam Wahyudi
Ist
Taufan Pawe saat menghadiri Musda Golkar Pangkep 

Sedangkan demisioner Ketua Golkar Toraja Utara Frederik V Palimbong memutuskan tidak maju.

Frederik V Palimbong merupakan Wakil Bupati Toraja Utara terpilih pendamping Yohanis Bassang.

Begitupun di Musda Golkar Makassar. Andi Nurhaldin Halid memutuskan mundur sebelum bertarung.

Bagi putra Nurdin Halid itu, diskresi Ketua Umum Airlangga Hartarto bermakna perintah kepada kader lain untuk mundur.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar sempat mengambil formulir pendaftaran. Namun ia tidak mengembalikan karena menerima kabar Munafri Arifuddin mengantongi diskresi Ketua Umum.

Tak ketinggalan Juniar Arge juga memutuskan mengundurkan diri beberapa saat setelah pimpinan sidang membacakan Surat Diskresi Ketua Umum Golkar kepada Munafri Arifuddin.

Di Kabupaten Maros, langkah Andi Patarai Amir memimpin kembali Partai Golkar Maros mendapat perlawanan dari sejumlah penantang. Salah satunya Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari.

Suhartina Bohari sejatinya bukanlah kader Partai Golkar. Ia adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN). Suhartina pernah menjadi anggota DPRD Maros dari Fraksi PAN.

Suhartina Bohari memutuskan hijrah ke Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai ketua. 

Suhartina Bohari wajib mengantongi diskresi karena terhalang persyaratan belum genap lima tahun jadi kader Partai Golkar.

Dikonfirmasi Tribun Timur, Taufan Pawe membantah mempersulit kader dalam permohonan rekomendasi diskresi kepada DPP Partai Golkar.

Taufan Pawe beralasan siapapun kader punya kesempatan yang sama mengajukan diskresi. Menurutnya, semua kader yang bermohon untuk diskresi, pasti ia teruskan kepada DPP.

"Jika tidak bermohon, mana mungkin bisa dapatkan surat rekomendasi. Diskresi itu diputuskan oleh DPP. Jadi itu kewenangan Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto, kami hanya mengusulkan. Golkar adalah partai terbuka siapapun bisa dapat diskresi, bergantung keputusan Ketua Umum," katanya, Rabu (17/3/2021).

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved