Moeldoko Ketua Versi KLB Demokrat, Denny Siregar Sindir Agus Yudhoyono dan Pepo, 'Kasihan Kamu Gus'

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ucap Moeldoko lewat sambungan telepon.

5. Pidato politik perdana

Moeldoko akhirnya hadir ke lokasi KLB dengan mengenakan jas biru Partai Demokrat.

"Ini adalah pidato politik pertama saya, dalam upaya menjaga demokrasi di Indonesia," ungkap Moeldoko, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia menyebut KLB dilakukan sesuai AD/ART partai.

"Yaitu Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang di AD/ART," ungkap Moeldoko.

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian telah meminta saya menjadi Ketua Umum Demokrat, itu saya apresiasi, dan itu saya terima," ungkap Moeldoko.

Dia mengajak seluruh seluruh kader untuk bersama-sama meraih kembali kejayaan Demokrat.

"Tidak ada yang tertinggal, semuanya kita bersatu padu, kita ajak semua. Ini adalah rumah besar kita bersama," ungkap Moeldoko.

6. Sikap daerah

KLB di Deli Serdang ini rupanya direspons oleh kader Partai Demokrat di sejumlah daerah. Di Jawa Tengah, 35 DPC akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah yang dibuka pada Sabtu (6/3/2021).

Rakorda itu merupakan bentuk pernyataan sikap seluruh pengurus beserta kadernya yang masih loyal terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPD Demokrat Jateng Rinto Subekti menampik jika ada ketua DPD atau DPC Partai Demokrat Jateng yang hadir dalam KLB itu.

"Itu bukan kami. Bohong itu semua. Yang jelas kami di sini kompak baik Ketua DPD, DPC Partai Demokrat akan mengadakan Rakorda yang Insya Allah akan dibuka besok (Sabtu) yang akan dihadiri seluruh fraksi baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota dari Jateng," jelasnya.

7. Tanggapan AHY

Terkait upaya kudeta tersebut, AHY menegaskan bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional.

Sebab, kongres tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.

Dengan demikian, AHY menegaskan, dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Ia juga menyatakan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.

"Saya Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," ucapnya.

AHY pun menyinggung sikap Moeldoko yang akhirnya bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Sebab, Moeldoko selalu menepis tudingan terlibat dalam upaya kudeta atau pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku kesatria yang bisa dijadikan contoh," kata dia.

8. Rasa malu dan bersalah

SBY turut angkat bicara menanggapi KLB tersebut. Ia merasa malu dan bersalah karena pernah memercayai dan memberikan jabatan kepada Moeldoko.

Moeldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada era kepemimpinan Presiden SBY.

Tiga bulan kemudian, Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon panglima TNI ke DPR menggantikan Agus Suhartono.

"Rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu," ujar SBY.

Senada dengan AHY, SBY menilai tindakan Moeldoko jauh dari sikap kesatria.

Bahkan, kata SBY, tindakan Moeldoko itu membuat malu para prajurit atau perwira yang pernah bertugas di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Dan hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," ujar SBY.

SBY pun meminta AHY dan semua kader Partai Demokrat bersabar dan berikhtiar untuk mencari keadilan.

Ia juga percaya bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah akan bijak dalam menyikapi gerakan perebutan kekuasaan yang terjadi di partainya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com