3 Proyek 3 Kegiatan Vital, Danny Pomanto Hentikan, Twin Tower hingga Stadion Mattoanging, Alasannya?

6. Dana Hibah Pariwisata Gagal Dicairkan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar dana hibah pariwisata yang belum dicairkan.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengungkap alasan gagalnya pencairan dana Hibah Kementrian Pariwisata oleh Pemerintah Kota Makassar.

Menurut laporan yang diterima Danny, kegagalan ini dikarenakan pemerintah sebelumnya, dibawa pimpinan Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin tidak mengikuti juknis yang ada.

Pasalnya, ada upaya pengalihan dana hibah ke infrastruktur, sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan.

"Laporan yang saya terima dari dinas pariwisata, bukan di administrasi masalahnya. Tapi karena mau dialihkan ke infrastruktur, jadi kacau ini barang-barang, karena itu ada yang namanya juknis (petunjuk teknis)," ujar Danny, Selasa (2/3/2021).

Ia menegaskan, jika mengikuti juknis yang ada, pencairan pasti lancar, sebab 50% dana hibah sudah masuk ke kas daerah.

"Jadi kita 'tonji' yang bikin susah, Ini yang sebenarnya. Karena kalau mereka ikut juknis pasti lancar. Barusan saya lihat ada pemerintahan yang tidak mau ikut juknis," lanjutnya.

Namun, ia berjanji akan segera mengurus pencairan dana hibah.

"Dana hibah akan kami urus, Insyalllah," terangnya.

Tapi kata Danny, kendalanya sekarang bagaimana mengambil kembali kepercayaan pemerintah pusat, jika pihaknya akan mengikuti juknis.

"Sekarang ini kami akan kordinasi ke pemerintah pusat, bagaimana meyakinkan mereka kalau kami akan ikut juknis," tutupnya.

Diketahui, Pemkot Makassar telah gagal mencairkan dana hibah Kementrian Pariwisata tepat waktu di tahun 2020, yang diberikan untuk restoran dan hotel. 

Sehingga menurut juknis yang ada, dana tersebut harus dikembalikan ke pusat.

Bantuan ini diberikan karena pandemi Covid-19, yang menyerang sejumlah sektor pariwisata. Total dana hibah untuk Makassar sendiri ialah Rp 48,8 Miliar.

Dan saat ini sudah ada 50% yang masuk ke kas daerah, atau sebesar Rp 24,4 miliar. (*)