Masih Ingat Pesan Ketua KPK ke Nurdin Abdullah Tahun Lalu, 'Jangan Buat Kebijakan Untungkan Pribadi'

TRIBUN-TIMUR.COM- Tribuners! masih ingat ketika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Firli Bahuri memperingatkan kepemimpinan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk tidak membuat kebijakan untungkan beberapa pihak saja di Kantor Gubernur Sulsel, 22 Januari 2020 lalu.

Kejadian itu satu tahun 36 hari sebelum Nurdin Abdulah terjaring OTT KPK. 

Satu fakta yang baru ketahuan juga, ternyata surat penyelidikan Nurdin Abdullah sudah berjalan sejak bulan Oktober 2020.

Baca juga: Masih Ingat Jumras, Sebut Agung Sucipto Pernah Bantu Nurdin Abdullah Rp 10 M di Sidang Hak Angket

Saat itu diberitakan Tribun Timur, Firli Bahuri, meminta kepala daerah dan pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan komunikasi serta konsultasi dalam setiap mengambil kebijakan.

Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan anggaran.

“Mari kita bersama mengambil kebijakan dengan tetap melalui garis komunikasi dan konsultasi jika itu dianggap sebuah kebijakan yang berat, selain itu juga kita meminta agar kebijakan yang diambil tetap dalam koridor kebijakan hukum ada,”kata Ketua KPK, Firli Bahuri.

Menurut Firli Bahuri paling penting adalah kepala daerah bekerja dalam hal pelayanan terbaik demi kepentingan masyarakat di daerahnya.

Bukan karena ada kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak saja atau pun pribadi.

 “Penegak hukum juga kita minta untuk mengutamakan melakukan pencegahan. Semoga kedepannya tidak ada lagi pimpinan daerah, yang tidak tersandung tindakan hukum,”jelas Firli Bahuri tahun lalu.

Pelayanan Nurdin Abdullah