Breaking News:

Pilkada Pangkep

MK Tolak Gugatan di Pilkada Pangkep, Lagi Upaya Hukum Rahman Assegaf Kandas 

Putusan MK ini sekaligus mengukuhkan pasangan usungan Nasdem Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS) segera ditetapkan dan dilantik

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Thamzil Thahir
ist
Presiden Batu Putih Syndicate, Syamsul Bahri Sirajuddin yang kerap disapa Daeng Ancu, mengatakan jika hasil survei, pasangan nomor urut 1 (satu) calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep 2020, Muhammad Yusran Lalogau dan Syahban Sammana (MYL-SS) mengungguli semua pasangan. 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM  - Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (15/2/2021) siang ini, menolak gugatan perselisihan sengketa Pilkada Kabupaten Pangkep 2020.

Penolakan MK ini mengakhiri upaya hukum yang diajukan calon bupati Pangkep Rahman Assegaf untuk kali kedua.

Dengan keluarnya putusan MK yang dibacakan Ketua Majelis Hakim MK ini sekaligus mengukuhkan pasangan usungan Nasdem di Pilkada Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS), segera dikukuhkan menjadi kepala daerah pangkep periode 2021-2026.

Baca juga: MK Bacakan Putusan Sengketa Pilkada Pangkep, RAMAH: Kita Serahkan ke Allah SWT

Sidang perkara nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan  Ketua Hakim MK Anwar Usman dalam sidang MK yang disiarkan secara live di akun Mahkamah Konstitusi RI dari Jakarta.

 Ketua Hakim MK Anwar Usman menyatakan konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon.

Sidang pengucapan dibacakan Anwar Usman. Guru besar hukum Unhas Aswanto, hadir sebagai hakim anggota.

Tujuh hakim lainnya adalah Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Dalam Pilkda Pangkep rekapitulasi perolehan suara KPU Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS) peroleh suara sebanyak 72.973 suara, Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (Ramah) peroleh 53.348 suara, Andi Ilham Zainuddin-Rismayani (Aiz-Risma)  41.564 suara, dan Andi Nirawati-Lutfi (Anir-Lutfi)  30.467 suara.

Sidang gugatan Pilkada Pangkep ini adalah satu dari 26 perselisihan hasil Pilkada disidangkan awal pekan ini.

MK beralasan semua perkara itu tak memenuhi unsur dalam pasal 158 UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Sebelumnya, Permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangkep, yang diajukan pasangan nomor urut 2 Abd Rahman Assagaf dan Muammar Muhayyang disebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil perolehan suara, berdasarkan Pasal 158 ayat 10 Undang-Undang Tahun 2016.

“Selisih perolehan suara antara pasangan nomor urut 1 dan pasngan nomor urut 2 adalah sebesar 19.625 suara, lebih dari 1,5 persen,” ujar Kuasa Hukum KPU Pangkep Murhumah Majid, dalam sidang sengketa Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.

Terkait politik uang, kata Murhumah, permohonan pemohon dalam hal ini Rahman Assagaf – Muammar Muhayy

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved