Sepanjang 2020 LBH Makassar Dampingi 20 Kasus Pelanggaran Hak Sipil & Politik

Perkap ini mengedepankan prinsip penegakan hukum oleh Polri yaitu legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

Diadopsinya instrument HAM baik nasional maupun internasional sebagai basis aturan internal kepolisian, dalam menjalankan kewajibannya, dituntut untuk menghormati, memenuhi Hak Asasi Manusia.

“Sejauh ini, aparat kepolisian masih selalu menggunakan praktik-prakti kekerasan dalam proses penegakan hukum,” kata Haedir.

Dilihat dari eskalasinya serta jumlah korbannya meningkat.

Dari Januari hingga Desember 2020, LBH Makassar telah meneriam 20 permohonan atau pengaduan yang berkaitan dengan Hak Sipil dan Politik.

Tercatat 13 peristiwa berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dengan jumlah korban sebanyak 361 orang.

Dari 13 Peristiwa; 5 kasus kekerasan saat pengamanan/penangkapan dalam aksi unjuk rasa; 4 kasus berkaitan dengan penggunaan senjata api; 1 kasus dugaan kekerasan didalam sel tahanan; 3 kasus dengan penangkapan.

Dari 13 peritiwa tersebut, dua orang korban diantaranya meninggal dunia, yaitu peristiwa “Penembakan Berdarah” yang terjadi pada bulan Agustus 2020 di Kelurahan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Menyebabkan Anjasmara (23), dan Mursalim yang meninggal di dalam sel tahanan Polres Sidrap sementara ratuasan korban kekerasan lainnya mengalami luka fisik.

Penghalang-Halangan Akses Bantuan Hukum Selain eskalasinya yang meningkat, pola yang digunakan aparat kepolisian dalam mereproduksi kekerasan semakin variatif.

Dari beberapa peristiwa yang telah disebutkan diatas, pola yang digunakan aparat kepolisian yaitu penghalang-halangan akses bantuan hukum.

Hal ini terjadi saat Penasehat Hukum yang tergabung dalam Koaliasi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar hendak memberikan pendampingan hukum terhadap masa aksi yang ditangkap oleh satuan polisi dari Polretabes Makasar saat melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (UU Omnibus Law) oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar.

“Hal yang sama juga dilakukan oleh Sat.Polairud Polda Sul-Sel saat Tim Advokat LBH Makassar selaku Penasehat Hukum nelayan kodingarng datang untuk memberikan bantuan hukum atas penangkapan kepada nelayan pulau kodingareng,” sambungnya.

Sementara berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas aparat polisi dalam menjalankan proses hukum sangat dipertanyakan.

Hal ini terjadi dalam kasus penembakan yang terjadi di Kel. Barukang yang memakan 3 orang korban, satu diantaranya meninggal dunia, yaitu Anjasmara (23) sementara 2 (Ikbal dan. Amar Ma’ruf) orang lainnya mengalami luka di kaki bagian betis.