Lembaga Studi Kebijakan Publik Soroti Pemungutan Suara Pilwali Makassar 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) merilis sejumlah catatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020, Kamis (10/12/2020) hari ini.

LSKP memantau pencoblosan dengan menggerakkan 50 relawan di 9 kecamatan dan tempat fasilitas publik. 

Seperti Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, dan balai rehabilitasi sosial.

LSKP mengatakan, Pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya, dikarenakan dilakukan dalam kondisi melawan penyebaran pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pemantauan, LSKP mengatakan Pilwali Makassar 2020 secara umum dapat dikatakan berhasil.

Namun ada beberapa poin penting yang menjadi catatan LSKP.

Pertama soal logistik. Kordinator Pemantau LSKP, M. Kafrawi Saenong mengatakan, daftar nama calon yang tidak ada dan tidak ditempel pada papan pengumuman TPS.

Contoh kasus pada TPS di TPS 28 Gunung Sari Rappocini di Lapas kelas 1 Kota Makassar, dan TPS 006 Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate.

"Kemudian, daftar nama calon yang tidak ada, dan DPT yang tidak ada, dan tidak ditempel contoh kasus di TPS 004 Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar," katanya dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Kamis 

Hal itu juga ditemukan LSKP di TPS 29 Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, dan TPS 027 Manggala Kecamatan Manggala.

Kemudian kelengkapan denah TPS yang tidak Terpasang.

Seperti pada TPS 014 Paropo Panakkukang, dan TPS 005 Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea, Jalan dikota Makassar Seperti Sepanjang jalan Hertasning.

Catatan KPPS yang kedua dalah persoalan kapasitas KPPS.

Kafrawi menemukan adanya KPPS yang kurang tahu tentang pengisian Form. Seperti pada TPS 004 di Kelurahan Sindrili jalan Panakkukang di balai rehabilitasi.

Ia juga menemukan kekacauan DPT dan jumlah surat suara yang tercoblos.