Pimpinan DPRD Sulsel Segera Proses Pencopotan Ketua Komisi D John Rende Mangontan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan memutuskan mencopot John Rende Mangontan (JRM) sebagai ketua Komisi D, Senin (7/12/2020).

Fraksi Partai Golkar telah mengirim surat usulan penggantian ketua Komisi D ke pimpinan DPRD Sulsel.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan penggantian ketua komisi D sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan wewenang partai.

Ina mengatakan, anggota fraksi adalah perpanjangan partai politik yang diwakilinya di parlemen.

"Penggantian anggota fraksi yang duduk sebagai pimpinan AKD dan anggota adalah kebijakan partai," katanya.

Meski demikian, Andi Ina Kartika mengatakan dirinya belum melihat surat penggantian Ketua Komisi D John Rende Mangontan tersebut. "Saya belum lihat suratnya," ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Syahruddin Alrif mengatakan, mekanisme penggantian ketua Komisi D diawali dengan usulan secara tertulis oleh partai politik melalui fraksi.

Usulan itu disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulsel.

"Setelah itu, pimpinan DPRD menyetujui lalu sampaikan dalam rapat paripurna. Rarat paripurna sekadar pemberitahuan, karena anggota komisi adalah perpanjangan tangan dari fraksi," tuturnya.

Wakil Ketua II DPRD Darmawangsyah Muin mengatakan, pimpinan komisi bisa setiap saat berganti.

Menurutnya, hal itu bergantung pimpinan partai dan keputusan fraksi masing-masing.

"Apakah mau dipertahankan 2,5 tahun ataukah 5 tahun. Bahkan jika partai atau fraksi mau dapat dilakukan pergantian setiap tahun. Semua tergantung kebijakan ke partai dan fraksi masing-masing," ujar pria yang akrab disapa Wawan ini.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan mencopot John Rende Mangontan (JRM) sebagai Ketua Komisi D, Senin (7/12/2020) hari ini.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina, mengatakan penggantian John Rende Mangontan sebagai bentuk pembinaan terhadap kader partai beringin.

John Rende Mangontan (JRM) dinilai tidak patuh terhadap usungan Partai Golkar di Pilkada Tana Toraja.