Breaking News:

OPINI

Entropi Meritokrasi

Sudah sebulan lebih debat calon kepala daerah 2021 – 2025 tergelar di berbagai saluran televisi.

Penulis: CitizenReporter | Editor: Suryana Anas

Derajat keteraturan meritokrasi, dapat terpantau dari ketercapaian Indeks Sistem Merit, yaitu ukuran perbandingan yang disusun oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melihat penerapan sistem merit sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Indeks ini mengukur penerapan basis sistem merit - kualifikasi, kompetensi dan kinerja - dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pada sektor publik di Indonesia, mulai dari perencanaan kebutuhan ASN hingga penerapan sistem informasi yang mendukung implementasi sistem merit dalam proses MSDM tersebut.

Hampir pasti, semakin rendah capaian indeks maka semakin tinggi entropi meritokrasinya. Kian tinggi entropi meritokrasi sebuah pemerintahan, dalam logika David Easton (1957), pencetus analisis sistem politik moderen, akan semakin tidak signifikan ia terhadap lingkungannya, khususnya di mata mereka yang dilayaninya. Dan ini pada akhirnya akan mengancam legitimasi dan survival rezim pemerintahan tersebut.

Mengokohkan Meritokrasi

Birokrasi pemerintahan dengan lingkungan internal dan eksternalnya yang beragam kepentingan dan latarbelakangnya, tentu saja sangat rentan terhadap gejala entropi.

Fenomena maraknya pergeseran personil pemerintahan yang dipaksakan, beberapa saat sebelum dan pasca pilkada yang bernuansa kepentingan kelompok, bisa mengindikasikan lemahnya komitmen atau adanya gangguan yang subtansial pada sistem merit.

Karenanya diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam melembagakan mekanisme yang berintegritas dan mampu menjaga sistem merit serta mencegah terjadinya spontanitas yang melesatkan gejala entropi.

Perjalanan panjang reformasi birokrasi sudah merefleksikan upaya tersebut dan telah memperlihatkan beberapa capaian signifikan.

Pun demikian, pada beberapa aspek MSDM, kerja yang lebih maksimal perlu dilakukan.

Sorotan KASN (2018) akan pola pengembangan karir khususnya mutasi/rotasi/promosi/demosi yang hanya transparan dan fokus pada Jabatan Pimpinan Tinggi, tetapi cenderung “gelap” pada level jabatan di bawahnya sehingga kepastian jenjang karir menjadi bias/rancu, mengindikasikan gejala entropi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved