Tribun Makassar
Perhatikan Kehidupan Masyarakat Pulau, Prof Rudy Komitmen Benahi Infrastruktur
Prof Rudy Djamaluddin, menyampaikan konsistensinya untuk memperhatikan kehidupan warga Makassar yang bermukim di kepulauan.
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, menyampaikan komitmennya untuk memperhatikan kehidupan warga Makassar yang bermukim di kepulauan.
Menurutnya, masyarakat kepulauan juga berhak mendapatkan hak hidup layak seperti halnya warga lainnya.
Hal tersebut disampaikan saat hadir dalam Rapat Paripurna 16 Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Kota Makassar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Makassar, Minggu (29/11/2020).
Rudy menyampaikan sejumlah upaya yang akan di lakukan Pemerintah Makassar untuk makin meningkatkan taraf hidup warga pulau.
Ia pun berharap dengan adanya langkah seperti membuat pemecah ombak dapat memberikan sentuhan positif untuk perbaikan infrastruktur pulau.
“Tidak ada perbedaan antara warga di darat maupun di pulau. Semua berhak mendapatkan fasilitas dan hidup layak. Semua warga Makassar. Olehnya itu, Pemerintah Kota Makassar akan bertahap membenahi segala infrastruktur yang di butuhkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Pj Wali Kota Makassar yang juga sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini menyebutkan beberapa langkah yang akan dilakukan ke depannya.
“Selain pemecah ombak, Pemkot Makassar juga akan melakukan renovasi dermaga,jembatan,juga perbaikan jalan dan tanggul. Ini semua bukti bahwa pemerintah memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, saat di singgung terkait lahan salah satu kantor lurah yang di klaim pihak lain, dirinya mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti untuk selanjutnya akan dibawa ke pengadilan.
“Memang betul ada lahan kantor lurah kita di Pulau Lae-Lae yang katanya punya salah satu oknum. Saat ini kita siapkan dulu dokumen serta bukti pendukung lainnya. Jika semuanya telah rampung, Pemkot siap menempuh jalur hukum," tegasnya.
Rapat agenda tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD tahun 2021 turut di hadiri Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.
Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar Andi Suhada Sapaile, serta para SKPD Pemkot Makassar juga para anggota DPRD Kota Makassar lainnya.(*)
Laporan Wartawan tribun-timur.com, AM Ikhsan
