Debat Pilkada Makassar
Debat Kedua Pilwali Makassar, Irman Yasin Limpo Ungkap Pentingnya Digitalisasi Pemerintahan
Debat Publik Tahap II disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional, iNews Tv.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota beradu gagasan dalam debat publik kedua, Selasa malam, 24 November 2020.
Debat Publik Tahap II disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional, iNews Tv.
Debat melibatkan pasangan Moh Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin - Rahman Bando, Syamsu Rizal - Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo - Andi Zunnun Armin NH.
Pada sesi pertama yang membahas reformasi birokrasi, publik dipertontonkan oleh tiga kandidat yang saling serang.
Saling mengungkit kesalahan saat menjabat di masa lalu, hingga program yang gagal dilakukan.
Munafri Arifuddin dan Rahman Bando, misalnya. Merek menilai ada kekacauan birokrasi di masa pemerintahan Moh Ramdhan Pomanto yang saat itu berpasangan dengan Syamsu Rizal.
Sedangkan Syamsu Rizal yang kini menggandeng Fadli Ananda, membahas soal distribusi ASN berdasarkan perasaan pemimpin.
Begitupun dengan Moh Ramdhan Pomanto, menyerang Syamsu Rizal, dengan menyebut Makassar mengalami kemunduran di saat Syamsu Rizal menjabat sebagai pelaksana tugas wali kota, saat ia harus cuti karena bertarung di Pilwali sebelumnya.
Sementara Irman "None" Yasin Limpo, memilih untuk menjelaskan seperti apa reformasi birokrasi sebenarnya.
Termasuk, pentingnya menerapkan proses digitalisasi dalam pemerintahan.
"Digital dan teknologi di pemerintahan saat ini, masih terkesan komputerisasi. Ke depan, harus lebih maju lagi dari sekedar komputerisasi," kata None.
Dalam proses reformasi birokrasi, lanjutnya, yang paling penting adalah sinergitas antar pengambil kebijakan.
Harus dipahami bahwa antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sebenarnya tidak saling membawahi.
Masing-masing tetap dengan dengan fungsi dan kewenangan, namun harus saling bersinergi.
"Akselerasi kinerja yang kita harapkan untuk menutup ruang yang melemahkan birokrasi, ada tiga. Yakni kelembagaan, sistem, dan SDM aparatur," jelasnya.