Danny Pakai Kemeja Orange, Appi, None Putih, Ical Fadli Kotak-kotak di Debat Publik Pilwali Makassar

Biaya Sendiri

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Endang Sari menyatakan secara umum keperluan dan kebutuhan debat publik baik akomodasi, transportasi hingga konsumsi ditanggung KPU.

Utamanya kata Endang bagi komisioner, sekretariat, staf KPU, dua anggota Bawaslu Makassar, serta lima panelis. “Kecuali paslon,” katanya, Kamis (5/11).

Paslon akan menggunakan biayai sendiri bersama rombongannya ke Jakarta.

Baca juga: Uji Coba Sirekap, KPU Makassar: Sudah Harus Sosialisasi ke PPK dan PPS

Baca juga: Target Partisipasi Pemilih 77,58%, KPU Makassar Bakal Sosialisasi di 765 Titik Berbasis Kelurahan

“Tadi pagi sudah ada rombongan yang berangkat. Utamanya staf kami untuk urus administrasi dan persiapan acara, tapi mereka tidak masuk dalam studio nantinya,” jelasnya.

Endang juga mengkonfirmasi bahwa seluruh liaison office (LO) paslon sudah tiba di Jakarta.

“LO paslon sudah tiba hari ini (kemarin). Persiapan sudah 80 persen, sebenarnya sisa tehnical meeting (TM) dan pelaksanaan acara,” jelas menambahkan.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Makassar Gunawan Mashar menyatakan, proses TM baik dengan LO dan stasiun TV Nasional digelar hari ini.

“Ini baru sampai Jakarta. Rencana sebentar mau TM sama LO paslon dan TV yang siarkan debat,” ujar Gunawan.

Menurutnya, yang dibahas bersama LO paslon yakni, tehnis seperti kedatangan paslon dan pembagian id card saat debat berlangsung.

“Terus tata tertib, termasuk konsep debat nantinya,” katanya.

Endang mengatakan dalam debat, akan membahas tiga tema yang berbeda. Tema pertama, Sosial Budaya, Pendidikan, Keamanan, Lingkungan, Transportasi dan Toleransi.

Tema kedua, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Penataan Kawasan Perkotaan dan Ekonomi.

Baca juga: Salah Gunakan Kekuasaan, DKPP Berhentikan Tetap Ketua KPU Jeneponto

Baca juga: Terkait Proses Sirekap, KPU Makassar Khawatirkan Jaringan di Kecamatan Sangkarrang

Tema ketiga, Kebijakan Covid-19, Komitmen Penanganan Penanggulangan Narkoba, Perkindungan Terhadap Anak, Perempuan dan Disabilitas serta Penanggulangan Kemiskinan.

Namun tak kalah penting, dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, Endang menjelaskan terkait metode debat publik atau debat terbuka yang berbeda dari debat pada kontestasi pilkada sebelumnya.