Tribun Makassar
Mutasi Pemprov Sulsel, Sulkaf, Andi Bakti Haruni dan Abdul Azis 'Diparkir' Jadi Staf Ahli Gubernur
Mereka yang pindah menjadi staf ahli, Andi Bakti Haruni sebelumnya menjadi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi Staf Ahli
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali menggelar rotasi di lingkup pejabat eselon II dan III.
Jabatan staf ahli menjadi sasaran Gubernur merotasi pejabatnya.
Mereka yang pindah menjadi staf ahli, Andi Bakti Haruni sebelumnya menjadi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pemb & Keuangan, Subbidang Pembangunan.
Kemudian Kadis Peternakan Sulsel Abdul Azis sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pemb & Keuangan, Subbidang Keuangan.
Sulkaf S Latief sebagai staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan Keuangan, Subbidang Ekonomi sebelumnya Kadis Perikanan dan Kelautan.
dr. Andi Mappatoba, sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Subbidang Pemerintahan, sebelumnya Direktur RS Labuang Baju.
Sementara itu, Iqbal Suhaeb dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebelumnya Staf Ahli Bidang Ekonomi.
drg. Abdul Haris Nawawi, Direktur RSUD Labuang Baji, sebelumnya Dirut RS Haji.
Kemudian Asriadi Sulaiman dikukuhkan sebagai Kepala Badan Kesbangpol, karena adanya perubahan struktur.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, dalam proses pelantikan ini, telah dilakukan proses Assesment, yang pada akhirnya menjadi acuan dalam kebijakan Gubernur.
“Pada dasarnya semua eselon sama saja tetap harus berfungsi, staf ahli harus terus memberikan pertimbangan terus kepada gubernur dan wakil gubernur," ujarnya.
Ia pun meminta jangan berpikir bahwa staf ahli tidak ada kerjanya.
“Namanya staf ahli beda dengan staf biasa,” tegas Sudirman Sulaiman.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Imran Jauzi menjelaskan, bahwa apa yang telah disampaikan beberapa kali oleh Gubernur pada banyak kesempatan menginginkan postur birokrasi yang ideal.
“Proses mutasi ini bagian dari penyegaran organisasi dan juga untuk mencari keseimbangan yang baik, akan bergerak mencari titik stabil,” jelasnya
Imran menyebutkan, bahwa dalam proses pelantikan ini memang ada yang cukup lama baru dilantik, kemudian ada belum lama dilantik itu bagian dari penyesuaian.
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
