Bawaslu Bulukumba Resmikan Desa Benteng Palioi Jadi Desa Anti Politik Uang

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba meresmikan Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang sebagai Desa Antipolitik Uang, Minggu (25/10/2020).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran demokrasi untuk Pilkada Bulukumba yang berintegritas.

Launching desa antipolitik uang itu dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Bulukumba, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kindang, Kapolsek Kindang serta Kepala Desa Benteng Palioi.

Launching ini dilakukan atas dasar kesamaan pandangan antara Bawaslu dengan masyarakat desa Benteng Palioi untuk bersama-sama mengawasi dan menolak politik uang serta praktik-praktik pelanggaran atau kecurangan lainnya, jelas Ambo Radde saat menyampaikan sambutan.

"Kesadaran masyarakat harus kita bangun dengan baik, karena sejatinya masyarakat adalah subjek pengawasan. Apabila masyarakat telah sadar, maka saya kira tidak ada lagi yang menjadi persoalan dalam pemilihan," ujar Ambo Radde.

Adanya Desa Antipolitik Uang ini, diharap kepada seluruh masyarakat Desa Benteng Palioi memberikan contoh yang baik, dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang akan terjadi pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Desa Antipolitik Uang ini adalah salah satu upaya pencegahan yang terus dilakukan Bawaslu secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang dapat merusak kehidupan berdemokrasi termasuk menolak praktik politik uang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Benteng Palioi, Syarifuddin menyampaikan terimakasih atas dipilihnya Desa Benteng Palioi sebagai Desa Antipolitik Uang.

Kami bersama masyarakat berkomitmen untuk menolak politik uang, ini adalah uapay kita bersama agar Pilkada 2020 berlangsung secara berintegritas.

"Kami yakin Desa Benteng Palioi dapat menjadi pilot project yang diharapkan bisa menjadi contoh untuk desa lain di Kabupaten Bulukumba," katanya

"Sebagai tindak lanjut, kita berharap koordinasi antara pemerintah desa dan Bawaslu dapat menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pendidikan demokrasi kepada masyarakat," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi