KPU Makassar Temukan 30 Ribu DP4 Sudah Meninggal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Romy Harminto membeberkan asal angka 901.087 daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilwali Makassar.

"Sebelum saya lanjut saya berharap pemilih tidak golput di Pilwali Makassar 2020. Ayo kita bangun kota kita dengan cara memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan," kata Romy, Senin (19/10/2020).

Hal itu dikatakan Romy dalam acara Ngopi (ngobrol politik) via kanal YouTube Tribun Timur bersama Wartawan Tribun Timur Muhammad Fadly dengan tema 'DPT dan Hak Pilih'.

Dari mana ini DPT? Kata Romy pada 23 Januari 2020, ia menerima DP4 dari Dirjen Dukcapil.(Lihat Alur DP4 menjadi DPT Pilwali Makassar).

"Jadi dari Dirjen Dukcapil angka yang turun ke KPU sebanyak 1.423.021 orang. Ini belum termasuk penambahan DP4 Juni dan warga Makassar yang masuk Menjadi TNI Polri," katanya.

Romy menambahkan bahwa setelah terima DP4 akhir Juli, pihaknya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data.

"Data inilah yang kita sering sebut AWK. Data AWK ini yang dibawa petugas PPDP untuk memastikan bahwa contoh si A benar namanya si A, tidak pindah dan tidak meninggal," katanya.

Dari situ lanjut Romy, ternyata lumayan besar TMS. Jadi ada sembilan komponen KPU gunakan untuk menghapus DP4.

Dari sembilan komponen itu KPU menemukan angka yang cukup besar tidak memenuhi syarat.

"Dari 150 ribu lebih yang TMS, sebanyak 30 ribu lebih meninggal. Kenapa bisa ini muncul kembali dan ini kita tanyakan ke Disdukcapil kenapa bisa muncul ini yang meninggal," ujarnya.

"Di Kecamatan Tamalate sekira 9 ribu lebih meninggal datanya muncul lagi, ada bahkan yang sudah meninggal tahun 2010, bahkan 2009 kok masih ada di DP4," katanya menambahkan.

Sehingga kata Romy, wajar saja kalau DPT terlalu jauh dari DP4 karena ada data orang meninggal dari 2009 dimasukkan.

"Setelah di coklit, kami plenokan menjadi DPS di angka 889.932 orang. Kemudian diperbaiki hingga menjadi DPT kemarin setelah melewati sinkronisasi berjenjang," ujarnya.

Terkait hampir 100 ribu pemilih Makassar di Pilwali 2020 tidak ditemukan? Ia menyatakan itu karena mereka yang punya KTP Makassar pulang kampung lantaran tidak memiliki pekerjaan lagi di tengah pandemi coronavirus disease 2019.

"Mereka punya KTP Makassar, ngontrak di Makassar, tapi tidak kerja, makanya pulang kampung. Jumlahnya cukup besar sebayak 38.120 orang dengan pindah domisili sekira 72 ribu," jelas Romy.