ASN Dinilai Main Mata, Kasrudi Minta Wali Kota Makassar Tegas

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Kasrudi berharap Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin bisa menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilihan Kepala (Pilkada) Serentak 2020.

Hal tersebut disampaikan Kasrudi menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait adanya oknum-oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang mulai bermain mata dengan pasangan calon atau tim pemenangan kandidat tertentu.

"Ini banyak masyarakat mengeluh, banyak ASN mulai main-main. Kami berharap Wali Kota Makassar bertindak tegas," kata anggota Komisi A DPRD Makassar tersebut kepada tribun-timur.com, Senin (12/10/2020).

Diketahui, Bawaslu Sulsel merilis dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 12 kabupaten/kota di Sulsel.

Koordinator Divisi Penindakan, Pelanggaran Bawaslu Sulsel Azry Yusuf menyatakan tren pelanggaran per Senin (28/9/2020) lalu terpantau naik.

Sebanyak 109 temuan dan 33 laporan. Dari 103 temuan, terdapat 82 pelanggaran, bukan pelanggaran 26 kasus dan berproses satu kasus.

Sementara dari 33 laporan yang masuk, 13 pelanggaran, dan bukan pelanggan 20, serta proses belum ada.

"Temuan ada 109, laporan 33, berproses 1, pelanggaran 95 dan bukan pelanggan 46," kata Azry kepada Tribun, Senin (28/9/2020) malam.

Berikut dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wali kota pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Dugaan Pelanggaran
* Temuan: 109
* Laporan: 33
* Proses: 1
* Pelanggaran: 95
* Bukan pelanggan: 46

* Dibagi tiga laporan: 33
- Pelanggaran: 13
- Bukan pelanggan: 20
- Proses: 0

* Dibagi tiga temuan: 109
- Pelanggaran: 82
- Bukan pelanggan: 26
- Proses: 1

Jenis pelanggan
* Administrasi: 16
* Hukum Lainnya: 72
* Kode Etik: 6
* Pidana: 0

Trend Pelanggaran Administrasi
+ 4 Calon anggota PPS menjabat sebagai PPS 2 periode
+ 6 Pelayanan KPU dalam proses pendaftaran penyelenggara ad hoc
+ 5 PPS melanggar tata cara verifikasi faktual dukungan bakal 5 calon perseorangan
+ 1 Ketua PPK tidak menyampaikan undangan kepada peserta 1 rapat rekapitulasi sesuai ketentuan perundang-undangan.