Saat Penumpasan G30S PKI, Amerika Serikat Rilis Dokumen yang Kemudian Bocor ke Publik, Seperti Ini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Saat Penumpasan PKI 1965, Amerika Serikat Rilis Dokumen yang Kemudian Bocor ke Publik.

Pada masa itu, saat penumpasan PKI, telah terjadi pembantaian besar-besar.

• Terkuak, Ini Alasan Kenapa Soeharto Tidak Ikut Jadi Korban G30S PKI, Pengakuan Kolonel Abdul Latief

• Liga 1 2020 Ditunda, Komentar PSM, Persik Kediri, Arema FC, Persib, Robert Alberts dan Madura United

Era pembantaian Pahlawan Revolusi, diikuti dengan penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Oktober 1965 merupakan salah satu zaman terkelam Indonesia.

Sejarah mencatat, dalam 6 bulan setidaknya ada setengah juta anggota PKI dan yang berhubungan dengan mereka dibunuh.

Lebih dari satu juta warga dipenjara tanpa persidangan apapun, dan mengalami siksaan berat selama di penjara, ditahan di kondisi tidak manusiawi atau dihukum kerja paksa.

Beberapa dari para anggota PKI ditahan sampai lebih dari 30 tahun.

Pembantaian itu diamini oleh para warga setelah kejadian G30SPKI yang menewaskan para Pahlawan Revolusi, banyak rakyat mendukung militer memberantas PKI di Indonesia.

Pembantaian pun tidak terhindarkan, banyak anggota PKI yang bersembunyi ditangkap, dipenjara tanpa persidangan ataupun langsung dibunuh.

• 13 Tanda Tubuh Kamu Kekurangan Protein, Kenali dari Masalah Hati, Berat Badan hingga Bengkak Kaki

• Usai Anthurium, Gila-gilaan Harga Janda Bolong Tembus Rp 100 Juta, Sosok Ini Diduga Katrol Harganya

PKI disalahkan atas peristiwa G30SPKI setelah kelompok jenderal di bawah komando Jenderal Soeharto mengklaim pembunuhan enam jenderal Pahlawan Revolusi adalah tindakan yang dilakukan oleh PKI dan sekutu 'kiri' mereka yang mencoba mengkudeta Indonesia dengan bantuan China.

Militer pun mengambil alih pemerintahan dan kemudian segera kirimkan kampanye yang memulai pembantaian massal dan hukuman massal.

Dokumen pemerintah AS yang dirilis pada 2017 lalu tentang pembunuhan massal di Indonesia pada 1965-66 menggarisbawahi perlunya pemerintah AS dan Indonesia untuk sepenuhnya mengungkapkan semua materi rahasia terkait," kata Human Rights Watch.