Kolom Perspektif Tribun: Dilema Pilkada

Oleh: Syamril

Rektor Kalla Business School

Pemerintah bersama KPU tetap merencanakan akan melaksanakan Pilkada Serentak di 270 kabupaten, kota dan provinsi pada 9 Desember 2020.

Meskipun banyak usulan termasuk dari pak JK, NU, Muhammadiyah, Komnas HAM, dari berita yang beredar Pemerintah tetap akan menjalankan Pilkada serentak dengan membuat protokol kesehatan khusus Pilkada.

Mencermati data Covid-19 yang terus naik dan telah menyentuh angka 4000 an kasus perhari, maka wajar saja muncul usulan untuk menunda Pilkada.

Apalagi melihat perilaku masyarakat yang sulit untuk disiplin menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan.

Dua pekan lalu kami melakukan perjalanan dari Makassar ke Pinrang. Ada 3 kabupaten yang kami lewati akan melakukan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Beberapa kali perjalanan kami melambat karena macet. Saya kira itu di pasar atau ada pesta pernikahan.

Ternyata bukan. Macet terjadi karena ada banyak orang berkumpul di rumah atau posko salah satu bakal calon bupati.

Bisa dibayangkan belum masa kampanye saja sudah terjadi pengumpulan massa. Apalagi di masa kampanye.

Saya amati banyak yang tidak pakai masker. Kalaupun pakai masker, tidak sesuai protokol kesehatan.

Itu masyarakat di daerah. Bagaimana dengan di kota? Apakah ada perbedaan? Ternyata tidak jauh berbeda. Apa buktinya? Senin pagi 21 September 2020 saya ikut acara di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel.

Acara dihadiri Gubernur Sulsel, Walikota Makassar, Kepala LLDikti Wilayah 9, Kepala Dinas Penanaman Modal dan para Rektor dan atau Wakil Rektor Perguruan Tinggi Swasta di Makassar.

Masuk ruangan semua tertata rapih sesuai protokol kesehatan. Jarak antar kursi peserta ibarat siswa mau ujian nasional jaraknya sekitar 1 meter.

Saat acara berlangsung dengan sambutan dari Kadis, Gubernur dan Kepala LLDikti semua berjalan dengan tertib.