Anggaran Covid -19 Tak Transparan, Mahasiswa dan Pemuda Wotu Aksi di Kantor Bupati Luwu Timur
Tuntutan massa yaitu menuntut tranparansi penggunaan anggaran Covid-19 dan mengusut tuntas pembangunan Kantor Camat Wotu yang mandek.
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
"Kami beri waktu ke pemerintah daerah 1 kali 24 jam, untuk memberikan kami data pembelanjaan dana Covid-19,c
"Serta realisasi proyek kantor camat. Kalau tidak, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar," teriaknya.
Menanggapi demonstran, Kepala Dinas PUPR, Luwu Timur, Senfri Octavianus mengatakan, volume pekerjaan kantor Camat Wotu mencapai 92 persen.
"Kami bayarkan ke rekanan hanya 72 persen. Perusahaan ini sudah kami denda, bahkan sudah di blacklist," katanya.
Plt Dinas Kesehatan, Rosmini Pandin mengatakan anggaran Covid-19 digunakan hanya Rp 130 juta lebih untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan lain-lain.
"Untuk datanya silahkan temui saya, " kata Rosmini ke massa.
Sementara Kepala BPBD Luwu Timur, Muh Zabur mengatakan, anggaran Covid-19 di kas daerah (Kasda) tidak semua ditarik, hanya (ditarik) sesuai keperluan.
Anggaran kata dia terbagi di beberapa dinas seperti dinas kesehatan, Disdagkop-UKM, Dinas Sosial, RSUD I La Galigo, dan Puskesmas se Luwu Timur.
"Tidak banyak dana ini kami belanjakan, karena banyak bantuan dari luar seperti PT Vale Indonesia menyiapkan alat rapid test, APD dan sebagainya,"
"Bahkan sampai saat ini masih banyak alat rapid test di Vale tersimpan," tuturnya.
