Anggaran Covid -19 Tak Transparan, Mahasiswa dan Pemuda Wotu Aksi di Kantor Bupati Luwu Timur
Tuntutan massa yaitu menuntut tranparansi penggunaan anggaran Covid-19 dan mengusut tuntas pembangunan Kantor Camat Wotu yang mandek.
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Mahasiswa dan pemuda Wotu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Luwu Timur, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Senin (10/8/2020).
Tuntutan massa yaitu menuntut tranparansi penggunaan anggaran Covid-19 dan mengusut tuntas pembangunan Kantor Camat Wotu yang mandek.
Jendral lapangan, Muhammad Rijal dalam orasinya, meminta pemerintah tidak membohongi masyarakat Luwu Timur.
Massa pun meminta bupati menangani kedua tuntutan tersebut. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan polisi.
"Kami minta pembelanjaan anggaran dibuka kalau perlu dimediakan, berapa anggaran yang sudah dihabiskan," kata Rijal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menganggarkan Rp 35 miliar untuk biaya operasional penanganan bencana non alam virus corona atau Covid-19.
Dengan anggaran yang lumayan besar tersebut, dikhawatirkan rawan terjadi penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Anggaran ini diperuntukan untuk keperluan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Luwu Timur dalam penanganan pandemi ini.
Sebelumnya, Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi meminta penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
"Kami berharap alokasi Rp 35 M digunakan tepat sasaran dan transparan," kata Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun.
Pemkab Luwu Timur kata Kadir juga harus terbuka ke publik terkait sumbangan dari masyarakat.
"Maupun dari perusahaan, baik sumbangan finansial maupun sumbangan barang," tutur Kadir.
Sementara proyek Kantor Camat Wotu di Jl A Pandangai, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) mangkrak.
Pembangunan kantor berlantai dua ini menghabiskan anggaran APBD 2019 Rp 1.3 miliar.
Pada tanggal kontrak, proyek dimulai 30 Agustus 2019 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Namun hari ini tak kunjung selesai.
"Kami beri waktu ke pemerintah daerah 1 kali 24 jam, untuk memberikan kami data pembelanjaan dana Covid-19,c
"Serta realisasi proyek kantor camat. Kalau tidak, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar," teriaknya.
Menanggapi demonstran, Kepala Dinas PUPR, Luwu Timur, Senfri Octavianus mengatakan, volume pekerjaan kantor Camat Wotu mencapai 92 persen.
"Kami bayarkan ke rekanan hanya 72 persen. Perusahaan ini sudah kami denda, bahkan sudah di blacklist," katanya.
Plt Dinas Kesehatan, Rosmini Pandin mengatakan anggaran Covid-19 digunakan hanya Rp 130 juta lebih untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan lain-lain.
"Untuk datanya silahkan temui saya, " kata Rosmini ke massa.
Sementara Kepala BPBD Luwu Timur, Muh Zabur mengatakan, anggaran Covid-19 di kas daerah (Kasda) tidak semua ditarik, hanya (ditarik) sesuai keperluan.
Anggaran kata dia terbagi di beberapa dinas seperti dinas kesehatan, Disdagkop-UKM, Dinas Sosial, RSUD I La Galigo, dan Puskesmas se Luwu Timur.
"Tidak banyak dana ini kami belanjakan, karena banyak bantuan dari luar seperti PT Vale Indonesia menyiapkan alat rapid test, APD dan sebagainya,"
"Bahkan sampai saat ini masih banyak alat rapid test di Vale tersimpan," tuturnya.
