Prabowo Menteri Jokowi
Bukti Prabowo Subianto Menteri Setia ke Presiden Jokowi, Langsung Laksanakan Perintah Atasannya
Bukti kesetiaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Presiden Jokowi, Langsung Laksanakan Perintah Atasannya
TRIBUN-TIMUR.COM - Banyak yang nyinyir saat Prabowo Subianto menerima tawaran Presiden Jokowi jadi Menteri Pertahanan di Kabinet.
Padahal Prabowo dan Jokowi terlibat rivalitas sengit di Pilpres 2019 dan Pilpres 2014.
Namun nyinyiran dibalas dengan kerja.
Sebagai menteri pembantu Presiden, Prabowo Subianto salah satu menteri yang setia ke atasannya.
Pekan lalu, Presiden Jokowi memberi arahan khusus kepada sejumlah kementerian dengan anggaran besar di Istana Negara.
Termasuk arahan khusus Presiden Jokowi kepada pembantunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi meminta Menhan membelanjakan uangnya di dalam negeri dan menghentikan sementara belanja peralatan pertahanan di luar negeri.
Instagram Artis Cantik Hana Hanifah, Usia Masih 23 Tahun Sudah Jadi Artis Ibu Kota Intip Foto-foto
BREAKING NEWS: Banjir Bandang Terjang Masamba Luwu Utara, 1 Rumah Hanyut
Sering Dapat SMS dari Orang Tak Dikenal, Benarkah Data Pelanggan Dijual, Ini Penjelasan Telkomsel
Tak cukup sepekan, Prabowo Subianto sudah melaksanakan arahan atasannya itu.
Foto-foto berikut buktinya:
"Pada sore hari ini saya dan tim dari PT. PINDAD mencoba kendaraan Rantis 4X4 yang kami beri nama Maung."
Demikian cuitan di akun resmi twitter terverifikasi atas nama Prabowo Subianto @prabowo dikutip tribun-timur.com, Minggu (12/7/2020).
Foto-foto lainnya:
"Kementerian Pertahanan akan terus mendukung upaya peningkatan produksi alutsista dalam negeri, serta mendukung program penelitian dan pengembangan, agar nantinya seluruh hasil produksi dalam negeri dapat mandiri secara utuh."
Demikian kicauan selanjutnya akun terverifikasi @prabowo
Sejumlah menteri dan lembaga negara dipanggil khusus oleh Presiden RI Jokowi.
Mereka adalah pemilik anggaran besar di masa Pandemi Covid-19.
Di antaranya:
Kemenhan Rp 117,9 triliun
Kemensos Rp 104,4 triliun
Polri Rp 92,6 triliun
Kemendikbud Rp 70,7 triliun
Kemenhub Rp 32,7 triliun
Masalahnya, dengan anggaran besar, para pejabat ini dinilai lamban membelanjakan anggarannya.
Padahal di masa krisis seperti ini, dibutuhkan kerja-kerja cepat untuk penyerapan anggaran.
Instagram Artis Cantik Hana Hanifah, Usia Masih 23 Tahun Sudah Jadi Artis Ibu Kota Intip Foto-foto
BREAKING NEWS: Banjir Bandang Terjang Masamba Luwu Utara, 1 Rumah Hanyut
Sering Dapat SMS dari Orang Tak Dikenal, Benarkah Data Pelanggan Dijual, Ini Penjelasan Telkomsel
Khusus kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Presiden Jokowi meminta tunda dulu belanja di luar negeri.
Para menteri dan pejabat negara dengan budget besar ini juga diminta membuat aturan yang tidak rumit.
Peringatan keras Jokowi ini disampaikan dalam rapat terbatas tentang Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian dan Lembaga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020).
"Ini kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, kemensos Rp 104,4 triliun, kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, kemenhub Rp 32,7 triliun. Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," kata Jokowi diikutip tribun-timur.com dari akun youtube Sekretariat Presiden.
Presiden mengingatkan kembali bahwa di masa pandemi Covid-19, pemerintah membatasi mobilitas warga hingga semua sektor terdampak.
Sektor pariwisata, hunian hotel dan kunjungan restoran dan m all sangat terdampak hingga mempengaruhi pemilik usaha di sektor ini
Khusus kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jokowi meminta belanjanya di dalam negeri saja.
Seperti belanja di PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL.
"Yang bayar di sini, ya, yang cash, cash, cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini"
"Kepolisian juga sama. Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, rem dulu. Beli belanja yang produk-produk kita agar apa? Ekonomi kena trigger bisa memacu growth kita, pertumbuhan kita," kata Jokowi.
5 Fakta & Profil Data Diri Badaruddin Politisi Belopa Mau Lengserkan Tommy Soeharto Ketum Berkarya
BERIKUT 6 Golongan Bebas Masuk Makassar Tanpa Surat Keterangan Bebas Covid-19 & Titik Pemeriksaan
PROMO Paket Internet Telkomsel Terbaru Juli 2020: Rp 40 Ribu Kuota 10 GB, Masa Aktif 30 Hari
"Ini kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, kemensos Rp 104,4 triliun, kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, kemenhub Rp 32,7 triliun. Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," kata Jokowi m embacakan kementerian dan lembaga dengan budget besar.
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.
"Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat."
"Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2020.
Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara yang biasa.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.
"Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke e xtraordinary Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara cepat dan cara-cara yang sederhana."
"Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita harus ganti channel ke SOP yang smart shortcut. Gimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya, menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja," jelasnya.
Di bidang ekonomi, Presiden menyebut bahwa prediksi ekonomi dunia juga kurang menggembirakan.
Menurut informasi yang Presiden terima dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen.
"Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, _spending_ kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan," imbuhnya.
Kontraksi ekonomi tersebut sudah dialami oleh Indonesia di kuartal pertama, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen.
Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.
"Dari demand, supply, production semuanya, terganggu dan rusak."
"Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, _lifestyle_ anjlok, terganggu," tandasnya.
Menarik menunggu, apakah lembaga dan k ementerian ini menjalankan instruksi Presiden atau tidak.
Simak video lengkapnya:
(tribun-timur.com)
Instagram Artis Cantik Hana Hanifah, Usia Masih 23 Tahun Sudah Jadi Artis Ibu Kota Intip Foto-foto
BREAKING NEWS: Banjir Bandang Terjang Masamba Luwu Utara, 1 Rumah Hanyut
Sering Dapat SMS dari Orang Tak Dikenal, Benarkah Data Pelanggan Dijual, Ini Penjelasan Telkomsel