Mengharap ‘Tuah’ Ekonomi Digital

Tingginya transaksi yang berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi UMKM dalam aktivitas digital memantik hipotesa bahwa pusaran ekonomi digital hanya terakumulasi di para raksasa startup e-commerce yang berpredikat ‘unicorn’.

Jika benar, ini hal yang serius.

Efeknya adalah ketimpangan digital.   

Ekonomi digital mampu memberi efek beruntun (trickle-effect) dalam usaha pemulihan ekonomi nasional.

Memicu transaksi dan membuka peluang kerja merupakan secuil dari sekian manfaat yang bisa dihasilkan.

Ekonomi digital juga bisa sebagai lokomotif pelaku usaha kecil untuk melakukan proses bisnis dengan biaya rendah dikarenakan tidak mesti memiliki toko secara fisik.

Potensi ekonomi digital mesti dikelola secara optimal oleh Pemerintah.

GlobalWebIndex telah merilis bahwa di tahun 2019 adopsi e-commerce di Indonesia merupakan tertinggi dunia.

Ditemukan 90 persen pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 sampai 64 tahun pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara daring.

Tentunya data ini jangan dijadikan sekedar angin lalu bagi para stakeholder.

Penguatan ekonomi digital tidak hanya memperhatikan infrastruktur semata.

Penguatan regulasi pun menjadi urgent dilakukan.

Terutama sekaitan dengan data konsumen digital yang berulang kali dikanibal pelaku cyber crime.

Roadmap e-commerce tahun 2017-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 menjadi salah satu acuan kita untuk mengevaluasi kinerja perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce).

Pengaruh atau tuah ekonomi digital bisa dengan khidmat kita nikmati hanya bila pemerataan ekonomi digital diwujudkan.

Pelaku usaha kecil difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk terlibat aktif dan inovatif dalam ekonomi digital.

Mantra ekonomi global  yang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar jangan lagi menjadi penuntun dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sehingga yang terwujud ekonomi digital inklusif, bukan eksklusif.(*)