Tribun Polman

Petani Parapa Wonomulyo Polman Datangi Polres, Berikut Empat Tuntutannya

Puluhan petani dari kampung Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, mendatangi Polres Polman

Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
ISTIMEWA
Puluhan petani dari kampung Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, mendatangi Polres Polman. Mereka mengatasnamakan Aliansi Pertani Parapa Bersatu, Rabu (2462020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Puluhan petani dari kampung Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, mendatangi Polres Polman.

Mereka mengatasnamakan Aliansi Pertani Parapa Bersatu, Rabu (24/6/2020).

Mereka menyampaikan aspirasi ke pihak penegak hukum karena mengaku dikriminalisasi atas penguasaan tanah yang mereka kelola selama ini.

Salmia (50) salah satu petani yang dilaporkan kepolisi dengan tuduhan menyerobot tanah sawah yang berada di Parapa, Desa Rappang.

Padahal, tanah sawah yang dituduhkan diserobot adalah tanah sawah yang dibuka, dikelola secara turun-temurun oleh keluarganya. Ia tak pernah menjual, menghibahkan atau dikelola orang lain.

Hal serupa dialami Pinda (65). Dia mengaku juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama dengan Salmia, yakni menyerobot tanah yang sudah dikuasai selama puluhan tahun.

Padahal, selain menguasai tanah, Pinda juga mengaku telah melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak bumi setiap tahun kepada pemerintah.

"Kedua petani Parapa ini sudah berulang kali dilaporkan dan ditetapkan menjadi tersangka. Proses hukum yang mereka hadapi selalu dihentikan karena tak ditemukan unsur tindak pidana. Berdasarkan penguasaan lahan dan dokumen penguasaan, keduanya adalah pemilik tanah yang dituduhkan melakukan penyerobotan,"kata Ady Anugrah Pratama dari LBH Makassar yang mendampingi petani Parapa meminta keadilan kepada Tribun-Timur.com, Rabu (24/6/2020).

Dia menambahkan, kedua petani tersebut berulang kali dilaporkan dengan berbagai cara pelapor karena ingin menguasai lahan sawah Salmia, Pinda dan warga Parapa lainnya.

"Pertama kali dilaporkan tahun 2006. Tahun tersebut ia ditetapkan menjadi tersangka. Tahun 2012, 2013 dan 2016 ia dilaporkan lagi. Namun prosesnya berhenti karena tak cukup alat bukti. Yang terakhir, keduanya kembali dilaporkan pada Desember 2019 dan berproses sampai saat ini,"tuturnya.

Pelapor sering menggunakan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang telah dieksekusi tahun 2005 sebagai dasar melaporkan kedua petani tersebut.

Namun, tanah yang dikuasai oleh Salmia, Pinda dan warga di Parapa bukalanlah tanah yang masuk dalam putusan tersebut sebagaimana batas-batas objek yang terdapat dalam putusan.

"Proses hukum yang saat ini dijalani oleh Salmia dan Pinda adalah hal yang sangat dipaksakan, termasuk penetapan tersangka. Sebelum melanjutkan proses hukum ke Pengadilan, harusnya aspek kepemilikan sudah jelas dan selesai,"katanya.

Menurutnya, laporan dugaan penyerobotan lahan yang dituduhkan ke Salmia dan Pinda sebenarnya lebih berdimensi perdata (sengketa kepemilikan).

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved