Syamsuddin Radjab Pemateri Simposium Internasional Problematics of Muslims in The Covid-19 Pandemic

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Syamsuddin Radjab menjadi pembicara internasional simposium Asia Tenggara bertajuk "Problematics of Muslims in The Covid-19 Pandemic", Sabtu (12/6/2020).

Syamsuddin panel dengan Prof Sukree Langputeh dari Universitas Fatoni, Thailand, Prof Gamal Nasir Zakaria dari Universitas Brunei Darussalam, dan Suyatno Ladiqi dari Universitas Sultan Zainal Abidin, Malaysia.

Sementara Tang menjadi keynote speaker pada kesempatan itu adalah Prof Dr Yusril Ihza Mahendera.

Simposium ini dipandu oleh PKP Kemenkumham Sul-Sel Fachrurozy Akmal.

Syamsuddin Radjab berbicara soal penanganan pendemi Covid-19 yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum dan dampak yang dirasakan umat Islam.

"Umat Islam yang paling terdampak dari pandemik Covid-19," ujar Syamsuddin.

Menurut Syamsuddin, pandemi virus mematikan manusia ini juga berdampak pada tatanan ekonomi.

Sehingga menjadi penyebab banyak orang kehilangan pekerjaan karena terkena PHK. Tak sampai di situ, pendemi ini juga menyebabkan penundaan Pilkada Serentak di 270 dearah.

Dampak lainnya, kata Syamsuddin, juga dapat dilihat dari sisi hukum tentang adanya permakluman, pengabaian, pengecualian dan praktik peradilan.

Begitu juga dengan pembatasan kegiatan sosial atau interaksi satu sama lain, penutupan tempat ibadah, lembaga pendidikan, pelarangan mudik.

Kemudian masalah lainnya karena Covid-19, lanjut Syamsuddin, bisa dilihat dari adanya penolakan sebagian masyarakat atas janazah korban Covid-19, penolakan terhadap tenaga kesehatan yang kembali ke rumah atau ke kosannya, penolakan terhadap pengaturan larangan shalat di Masjid selama Covid-19 oleh kelompok tertentu di masyarakat.

Menurutnya, penolakan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti pakai masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak antara yang lainnya, penolakan test Covid-19 dalam situasi Covid-19 karena kekhawatiran terjangkit maupun keengganan untuk isolasi diri.

"Juga pengambilan paksa mayat di rumah sakit di beberapa daerah karena “ketidakpercayaan” masyarakat bahwa jenazah tersebut terjangkit Covid-19. Beberapa data memang terjadi demikian adanya," katanya

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bias.