Tribun Makassar
Pengamat Politik Unhas Minta Pemerintah Jelaskan Anggaran Penanganan Covid-19, Termasuk Wisata Covid
"Pemerintah provinsi dan daerah kan sudah menyampaikan besaran anggaran penanganan Covid-19. Nah, yang publik ingin ketahui sekarang apa-apa saja yang
Penulis: Abdul Azis | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto menyatakan, sudah seharusnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjelaskan secara rinci penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan penanggulangan coronavirus disease 2019 (Covid-19).
"Pemerintah provinsi dan daerah kan sudah menyampaikan besaran anggaran penanganan Covid-19. Nah, yang publik ingin ketahui sekarang apa-apa saja yang telah dilakukan dan berapa habis dan untuk apa. Semua rinciannya harus jelas," ungkap Ali kepada Tribun, Senin (1/6/2020).
"Kenapa? Ini seiring dengan banyaknya keluhan-keluhan dari tenaga medis yang mengaku kekurangan APD (alat pelindung diri). Bahkan kalau kita lihat di media sosial bagaimana susahnya para tenaga medis di tengah kelangkaan APD. Ini mesti dipertanyakan anggarannya kemana?," kata Ali menambahkan.
Oleh publik kata Ali, kebijakan pemerintah provinsi dianggap aneh dalam penanganan Covid-19.
Misalnya, kebijakan pemerintah menyewa hotel berbintang untuk mengkarantina PDP dan ODP. Masyarakat menganggap itu pemborosan anggaran.
"Jadi saya melihat juga kebijakan pemerintah provinsi memang kontroversi. Kita tahu provinsi punya hotel dan berbagi gedung-gedung jauh lebih luas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan," ujar Ali.
"Kebijakan seperti itu yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Jadi bukan saja uangnya digunakan berapa dan untuk apa saja secara detail, tapi manfaat menyewa hotel itu apa?," tegas Ali.
Ali pun mempertanyakan alasan pemerintah harus Swiss Bell Hotel, kenapa bukan Hotel Sayang Rakyat milik Pemprov Sulsel atau Asrama Haji di Sudiang. Semua harus dijelaskan ke publik.
"Termasuk pendistribusian bansos seperti apa, sekarang kacau balau, seakan-akan isu Covid-19 dijadikan sebagai pencitraan politik. Masa misalnya sembako harus dibaginya di rujab gubernur, kenapa bukan ke posko-posko Covid-19 di beberapa titik?," katanya
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur
(*)
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
