Jokowi Minta 'Berdamai dengan Corona', Guru Besar Unhas Ingatkan soal PSBB Terancam Dihentikan Warga

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Hingga pekan kedua Mei 2020, pemerintah belum menetapkan kapan masa kedaruratan penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Indonesia berakhir.

Namun merujuk hasil rapat kabinet terbatas (ratas) virtual, Selasa (12/5/2020), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kembali masyarakat agar "berdamai dengan Corona.”

"Tadi berkembang wacana pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), presiden mengingatkan agar semua langkah yang diambil berdasarkan data akurat, fakta perkembangan lapangan, dan regulasi yang ada,” kata Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman saat menjadi pembicara pertama di dialog via web (webilog) Forum Dosen Majelis Tribun Timur, Selasa (12/5/2020) sore.

Doktor ilmu sosial politik Universitas Indonesia ini menegaskan, di masa ketidakpastian kapan adanya vaksin global Covid-19 ditemukan, maka “Immune is king, discipline (PSBB) is queen.”

Menyitir resume rapat daring di Istana Negara, Fadjroel Rachman mengingatkan lagi, pemerintah menyiapkan skenario birokrasi dan anggaran menghadapi penanganan Covi-19 ini hingga tahun 2020.

Di mata pemerintah, selama sebulan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 4 provinsi dan 14 kota/kabupaten, terlihat adanya penurunan angka infeksi dan dampak fatal wabah ini, sejak diumumkan resmi jadi bencana nasional 10 Maret 2020 lalu.

Selain Jubir Kepresidenan, webilog bertema Proyeksi Covid-19 dan Arah Kebijakan Belajar Daring ini juga menghadirkan 4 pemantik dialog.

Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Palubuhu, Rektor Unismuh Prof Dr Rahman Rahim, Guru Besar Fakultas Kedokteran Unhas Prof Irawan Yusuf PhD.

Dari webilog yang diikuti 5 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, 31 guru besar, 17 doktor lintas kampus di Indonesia, dan otoritas dan lembaga bidang pendidikan, terungkap bahwa, “Ada atau tak ada wabah belajar daring sudah menjadi kebutuhan peserta didik, pendidik dan institusi pendidikan untuk mengakses ilmu pengetahuan."

Kebijakan pemerintah hanyalah instrumen, untuk mempermudah ‘tools” belajar era new normal ini.