Breaking News:

Pelayanan Publik di Tengah Covid-19 Masih Buruk

Masih hangat dalam ingatan kita tentang pidato visi misi Presiden Jokowi menjelang pelantikannya untuk yang kedua kalinya

Dokumen Aswar Hasan
Dr Aswar Hasan, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Unhas 

Oleh: Aswar Hasan
Dosen Departemen Komunikasi Unhas

Negara yang mampu bertahan terhadap gempuran covid-19 bukanlah yang memiliki fasilitas kesehatan yang terbaik, melainkan yang memiliki strategi pengendalian sosial yang efektif. Kuncinya adalah kepemimpinan, kebijakan yang konsisten dan kepercayaan publik. Maka jangan melukai perasaan publik. (Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman).

Kutipan tersebut bukan basa basi. Tetapi telah terbukti di beberapa negara seperti di Vietnam dan New Zealand. Lantas bagaimana halnya dengan di Indonesia? Inilah yang seharusnya kita persoalkan bersama.

Pelayanan publik bukan semata hak konstitusi warga negara tetapi menjadi kewajiban (secara normatif sekaligus moral etik dan sosial politik) bagi pemerintah sebagai pemegang amanah kedaulatan rakyat.

Kebijakan publik pemerintah terkait covid-19 dalam perspektif publik di media sosial sebagaimana hasil survei Datalyst Indonesia, masih belum mampu menggerakkan sentimen publik ke arah yang positif. Mayoritas publik justru masih menilai negatif.

Terkait kebijakan pemerintah dalam mengatasi covid-19 dalam perspektif publik di media sosial, khususnya dalam penanganan jaring pengaman sosial, masih dinilai negatif sebanyak 56 %. Meliputi pendataan penerima bantuan sosial yang tak merata bahkan ada potensi korupsi karena mekanisme transparansi yang tak jelas serta cara pembagian yang masih amburadul.

Lebih memiriskan lagi dan sudah menjadi rahasia umum pengangguran akibat covid-19 menjadi perbincangan negatif publik di media sosial sebanyak 84 %. Hal itu karena banyak terjadi PHK secara sepihak tanpa intervensi pemerintah.

Lebih lanjut, kebijakan PSBB dengan segala implikasinya, ditanggapi negatif sebanyak 79%. Di antaranya publik masih menilai pemerintah terkesan mau melepas kewajibannya untuk memenuhi dan mengatasi kebutuhan pokok warga akibat dampak PSBB tehadap covid-19.

Sementara itu, kebijakan pemerintah terkait mudik, juga masih ditanggapi negatif (54%) khususnya tentang ketidaktegasan pemerintah dan terjadinya simpang siur arah kebijakan.

Juga terkait dengan tidak jelasnya insentif pemerintah bagi yang tidak mudik yang terdampak covid-19. Prosedur cara mendapatkan insentif yang dijanjikan, belum jelas. Terkesan hanya menghibur rakyat bagi yang tak mudik, tanpa realisasi yang pasti dan jelas.

Halaman
123
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved