Waspada! KPK Siap Bertindak, Koalisi Pendukung Jokowi 'Kuliti' Kartu Pra Kerja, Belva Devara Disorot

TRIBUN-TIMUR.COM - Legislator dari partai koalisi pendukung Jokowi 'kuliti' Kartu Pra Kerja, Belva Devara CEO Ruang Guru disorot, KPK siap bertindak untuk dalam informasi soal adanya potensi korupsi.

Program Kartu Pra Kerja kini terus disorot.

Selain soal anggarannya cukup fantastis, materi pelatihan kurang rasional, juga dicurai adanya potensi korupsi.

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI (bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan) menyampaikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam program Kartu Pra Kerja.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Rabu (29/4/2020), tak sedikit politisi dari partai koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi yang khawatir terdapat penyelewengan dalam program pelatihan online dengan anggaran Rp 20 triliun tersebut.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta KPK untuk mengawasi lebih ketat program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.

"Kami ingin lebih detail soal Kartu Pra Kerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman sekaligus loyalis Prabowo Subianto.

Pengawasan tersebut, kata dia, bisa dimulai dari proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tinggi.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600 ribu, di YouTube itu gratis," ujarnya.

Oleh karenanya, Habiburokhman mendorong KPK untuk mengejar pihak-pihak yang "bermain" dalam anggaran Kartu Pra Kerja.

"Itu dikejar pak, ini kita geregetan Pak, kita ingin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Pra Kerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata dia.

Senada dengan Habiburokhman, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta KPK mengusut terpilihnya 8 platform digital tanpa tender dalam program Kartu Pra Kerja.

"Namun, bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?" kata Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan menyoroti keberadaan Ruangguru dalam program Kartu Pra Kerja.

Sebab, keberadaan platform digital itu masuk dalam program Kartu Pra Kerja disaat pemiliknya Adamas Belva Syah Devara atau Belva Devara masih menjadi Staf Khusus Presiden.