Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Asimilasi Napi Sulbar

Gimana Rasanya, di Grup WhatsApp Asimilasi Ada Napi, Polisi, dan Petugas Lapas Sulbar

Harun minta agar masing-masing UPT buat grup WhatsApp dengan napi asimilasi, beserta pihak kepolisian dan Pemda setempat untuk memudahkan pengawasan

Penulis: Nurhadi | Editor: Muh. Irham
Instagram
ilustrasi WhatsApp 

"BLT akan diterima masyarakat melalui Kantor Pos dan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang ada di Sulbar," kata Bau Akram di Mamuju, Senin (20/4/2020).

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan, bantuan sembako disalurkan pada seluruh kelurahan di Sulbar, setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju.

"Setelah keluarahan, akan dilanjutkan ke seluruh desa yang ada di Sulbar, bantuan ini akan berikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai data dari Dinas Sosial,"ujar Ali Bal.

Ali menegaskan, Pemkab dapat menggunakan dana desa yang ada sebesar 30 persen selama tiga bulan kedepan, dalam rangka meretas dampak sosial ekonomi Covid-19.

"Bulan berikutnya akan menyusul bantuan sosial atau Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Pemberian bantuan berdasar DTKS, selanjutnya, pada Juli mendatang juga akan di turunkan bantuan dari program Marasa untuk 190 desa di Sulbar,"tutur mantan Bupati Polman itu.

"Jadi bantuan-bantuan ini kita tidak diberikan dalam satu bulan sekaligus, namun disalurkan secara berangsur, agar tidak tumpang tindih. Ini dilakukan agar semuanya berjalan dengan baik,"Ali menambahkan.

Karena itu, Ali Baal meminta seluruh bupati menghimbau masyarakat untuk sabar menunggu bantuan, tidak mesti khawatir untuk tidak mendapatkan bantuan.

Dia juga meminta kepada Kajati, BPK, DPRD Sulbar dan APIP untuk sama-sama mengawal proses penyaluran bantuan agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Sementara Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, meminta penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 agar satu komando sehingga konsolidasi data antara kabupaten dan provinsi bisa sama.

Karena itu, Idris meminta, para bupati mengistruksikan Dinas Sosial, Dinas Koperindag dan Dinas Kesehatan agar memberikan data yang terakhir dan valid.

"Ini penting, agar kebijakan yang akan diambil Gubernur bisa memenuhi target nasional, tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ganda,"pungkas mantan Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI itu.(*/tribun-timur.com).

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved