Menyikapi Labilitas Kebijakan Covid-19

Oleh: M Aris Munandar, SH.
(Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin)

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi perhatian dunia hingga detik ini. Termasuk di Indonesia. Lebih khusus di Sulawesi Selatan. Bukan hanya persoalan kedaruratan medis yang menjadi perhatian publik, tetapi labilitas kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 yang menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

Perlu dipahami bersama, suatu kebijakan lahir bukan hanya karena atas pikiran (logika) tetapi berdasarkan kenyataan di masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes (Mantan Hakim Amerika Serikat) bahwa The life of the law has not been logic, it has been experience” (kehidupan hukum bukanlah pada logika, tetapi pada pengalaman).

Maksudnya adalah hukum/kebijakan itu dibentuk bukan karena ada bisikan dari kiri atau kanan, melainkan untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Sebab kebijakan dibentuk adalah untuk manusia seperti tutur dari Satjipto Rahardjo bahwa “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”.

Similia similibus juga berlaku bagi keadaan hari ini, bahwa dibutuhkan suatu kebijakan yang sistematis dan tentunyi tidak dinamis bahkan cenderung labil.

Seperti yang diketahui bersama, sejak merebaknya Covid-19 di Indonesia sudah banyak sekali kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari pembatasan sosial (social distancing), kemudian menyinggung soal lockdown, dan karantina wilayah. Namun, pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Bahkan, terakhir diutarakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk lebih memantapkan rencana PSBB dan pembatasan kontak fisik (physical distancing) akan diterapkan darurat sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya (UU Keadaan Bahaya).

Gugup Menghitung

Hingga detik ini, pemerintah masih ‘kucar-kacir’ dalam menilai kondisi yang ada. Banyak pemerintah daerah (Pemda) secara sepihak mengambil kebijakan karena lambannya pemerintah pusat dalam menghitung kalkulasi risiko yang ada. Bahkan sangat dapat dikatakan pemerintah pusat mengalami disintegrasi dengan pemda.

Hal itu disebabkan karena adanya perhitungan kalkulasi risiko yang tidak merata antara wilayah yang satu dengan lainnya. Bahkan kita ketahui bahwa ada beberapa pemda yang telah membuat rencana melakukan lockdown dan karantina wilayah.

Sederhananya adalah jika dilihat dari fakta di atas, maka hal yang pertama kali muncul dipikiran adalah adanya ketidakharmonisan dalam pengambilan kebijakan anatar pusat dan daerah. Namun, jika dilihat dari aspek perhitungan atau kalkulasi risiko dan rencana pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemda lebih logis ketimbang labilnya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan.

Sehingga yang terjadi adalah keresahan masyarakat yang ada di pusat ibu kota, mereka dilema antara pulang kampung atau tetap di ibu kota. Karena pemerintah secara de jure tidak melakukan lockdown ataupun karantina wilayah, tapi secara de facto melarang setiap warganya untuk pulang kampung dengan segala iming-iming jaminan kebutuhan.

Tapi hingga hari ini belum ada kejelasan terkait mekanisme pembagian kebutuhan pokok tersebut. Pemerintah pusat tidak ingin melakukan lockdown seakan-akan karena menghindari pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan bahwa “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”.

Tapi kembali lagi labilitas pemerintah dalam mengambil keputusan mengundang ketidakpastian bagi rakyat. Ditambah lagi dengan pernyataan darurat sipil, padalah darurat sipil itu hanya dilakukan ketika ada kerusuhan yang tidak terkendali lagi, sedangkan di Indonesia hingga hari ini belum ada kerusuhan yang begitu berarti.