Biro Umum Setda Sulsel
Ini Beberapa Paket Pekerjaan yang Dilelang Biro Umum Setda Sulsel
Seperti rehabilitasi ruang kerja gubernur dengan pagu anggaran Rp 1 miliar, lalu pekerjaan interior, pembuatan toilet lounge, pengadaan AC dan perleng
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Syamsul Bahri
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Biro Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan (Setda Sulsel) pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sulsel tengah melelang beberapa Pengadaan barang, rehabilitasi dan pembangunan fasilitas untuk tahun anggaran 2020.
Seperti rehabilitasi ruang kerja gubernur dengan pagu anggaran Rp 1 miliar, lalu pekerjaan interior, pembuatan toilet lounge, pengadaan AC dan perlengkapannya dengan pagu anggaran Rp 2,22 miliar.
Ada juga belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon/mini bus dan Jeep dengan pagu anggaran Rp 11,78 miliar.
Di tengah wabah virus Corona yang telah mematikan 8 warga Sulsel, sementara 66 positif Covid-19, 110 Pasien dalam Pengawasan (PDP) hingga 1.072 Orang Dalam Pemantauan (ODP). Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel melakukan refocusing anggaran.
Menanggapi proses lelang tersebut, Plt Kepala Biro Umum Setda Sulsel, Idham Kadir to the point.
"Sementara TAPD (Tkm Anggaran Pemerintah Daerah) masih bekerja melakukan identifikasi," katanya via pesan WhatsApp, Kamis (2/4/2020).
Yang mana, kata dia, kegiatan yang perlu di-refocusing, TAPD pasti punya instrumen tersendiri.
"Kami di Biro Umum pada prinsipnya menyesuaikan semua kebijakan yang diambil oleh TAPD," ujar Idham.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Arum Spink menilai itu masih normal hal yang normal saja.
"Terkait dengan pengadaan, setahu saya memang semuanya tetap jalan. Namun kami masih menunggu SK parsial dari Gubernur terkait dengan rasionalisasi anggaran untuk fokus ke penanganan Covid-19," ujarnya via pesan WhatsApp, Kamis siang.
Terkait penanganan Covid-19, ia menyarakan bahwa pengadaan untuk penanggulangan Virus Corona, diserahkan saja ke kabupaten/kota.
"Nanti diberikan bantuan hibah keuangan ke Pemkab dan Pemkot. Karena yang punya warga itu adalah Kabuoaten/kota. Provinsi support saja bantuan keungan. Itu fikiran Farksi NasDem ke pimpinan," ujar Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel itu.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
(*)
