Pilkada Saat Pandemi Corona

Keadaan memaksa (force majeure) ini mempunyai preseden dalam beberapa penyelenggaraan pilkada

Pilkada Saat Pandemi Corona
handover
Pegiat Pemilu dan Demokrasi, Masmulyadi

Oleh: Masmulyadi
Pegiat Pemilu dan Demokrasi

Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan secara resmi virus corona sebagai bencana nasional. Keputusan tersebut diambil oleh Pemerintah menyusul semakin bertambahnya jumlah pasien yang positif mengidap corona.

Meski tidak dilakukan lockdown (isolasi) terhadap wilayah yang ditengarai menjadi area penyebaran virus corona, tetapi pembatasan terhadap aktivitas yang melibatkan banyak orang menjadi arahan pemerintah. Bahkan beberapa kegiatan (event) yang melibatkan banyak orang sementara ditunda menunggu waktu yang tepat.

Lantas bagaimana kelanjutan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 saat pandemi virus corona? Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam merespon pandemi virus corona yang mewabah di Indonesia?

Force Majeure

Pandemi virus corona yang berkembang –jumlah area, suspek (suspect) yang positif dan bahkan sudah meninggal- kemudian disusul dengan status bencana nasional perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Termasuk penyelenggara Pemilu yang saat ini sedang menyiapkan agenda Pilkada serentak tahun 2020. Terutama daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan merupakan area persebaran virus corona tersebut.

Perhatian ini terutama karena sejumlah tahapan Pilkada melibatkan banyak orang. Sementara proses penularan virus corona salah satunya melalui kontak langsungdengan penderita yang positif terkena virus corona.

Beberapa tahapan pilkada yang melibatkan interaksi langsung dan melibatkan banyak pihak yaitu verifikasi faktual dukungan calon perseorangan (26 Maret – 15 April), pencocokan dan penelitian data pemilih (18 April – 17 Mei), kampanye (11 Juli –19 September), dan pemungutan dan penghitungan suara (23 September).

Oleh karena itu untuk mengantisipasi persebaran virus corona yang menular melalui kontak langsung, penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU perlu menimbang kebijakan yang diperlukan dalam merespon penyebaran virus ini.

Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, ketentuan mengenai keadaan memaksa (forcemajeure) diatur, yaitu manakala terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya yang menyebabkan sebagian tahapan tidak dapat dilaksanakan, maka Pilkada dapat ditunda.

Halaman
123
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved